Berita Blitar

Pemkot Blitar Tunggu Pengesahan Raperda untuk Tertibkan Usaha Kos Tak Berizin

Selain mengatur masalah izin, Raperda inisiatif ini juga mengatur pengelolaan dan tata tertib usaha kos.

Pemkot Blitar Tunggu Pengesahan Raperda untuk Tertibkan Usaha Kos Tak Berizin
surabaya.tribunnews.com/Samsul Hadi
Ilustrasi rumah kos-kosan Kota Blitar. 

SURYA.co.id | BLITAR - Pemkot Blitar menunggu pengesahan Raperda inisiatif tentang Tempat Kos dari DPRD Kota Blitar untuk menertibkan para pelaku usaha kos yang tidak memiliki izin. Sekarang, Raperda inisiatif itu masih proses pembahasan di DPRD Kota Blitar.

Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Blitar, Suharyono, mengatakan hasil pendataan saat ini jumlah usaha tempat kos di Kota Blitar lebih dari 300 tempat kos. Dari total itu, hanya sekitar 70 tempat kos yang sudah memiliki izin usaha, selebihnya, masih ilegal alias tak berizin.

"Rata-rata usaha tempat kos di Kota Blitar memang belum berizin. Tapi kami belum bisa menertibkan, karena belum ada Perda-nya. Kalau nanti Raperda inisiatif tentang Tempat Kos dari dewan sudah disahkan, kami segera melakukan penertiban," kata Suharyono, Kamis (12/7/2018).

Dikatakannya, jumlah pengusaha kos yang mengurus izin usaha itu sebenarnya sudah meningkat.

Sebelumnya, jumlah tempat kos yang sudah mengurus izin usaha sekitar 40 tempat kos. Sekarang, jumlah tempat kos yang berizin sudah sekitar 70 tempat kos.

"Tiap bulan selalu ada satu dua pengusaha tempat kos yang mengurus izin usaha. Jumlah yang mengurus izin terus meningkat. Tapi tetap banyak yang belum mengurus izin," ujarnya.

Selain mengatur masalah izin, Raperda inisiatif ini juga mengatur masalah pengelolaan dan tata tertib usaha kos. Hal itu sebagai upaya meminimalisir penyalahgunaan tempat kos untuk hal-hal negatif.

"Jangan sampai tempat kos menjadi tempat transaksi narkoba, pesta miras, atau digunakan untuk persembunyian teroris," kata Suharyono.

Terpisah, Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi, mengatakan pengesahan Raperda inisiatif tentang tempat kos ditargetkan dapat dilaksanakan awal Agustus 2018. Pembahasan Raperda itu sudah hampir final.

"Mudah-mudahan awal Agustus ini sudah bisa disahkan. Pembahasannya sudah hampir 100 persen. Kalau sudah disahkan, Pemkot bisa segera sosialisasi dan menertibkan pengusaha tempat kos yang melanggar," imbuh Nuhan.

Penulis: Samsul Hadi
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved