Berita Surabaya

Dugaan Korupsi Dana Bansos, Jaksa Periksa Wakil Ketua DPRD Jember, 158 Penerima Tak Laporkan SPJ

Jaksa memanggil Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi untuk diperiksa penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, Rabu (11/7/2018).

Dugaan Korupsi Dana Bansos, Jaksa Periksa Wakil Ketua DPRD Jember, 158 Penerima Tak Laporkan SPJ
foto: istimewa
Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi usai diperiksa dalam kasus dana hibah bansos ternak di Kejati Jatim.   

SURYA.co.id | SURABAYA - Penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan sosial (bansos) ternak Pemkab Jember jalan terus. Jaksa memanggil Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi untuk diperiksa penyidik Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim, Rabu (11/7/2018).

Ayub diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan sosial (bansos) ternak yang  menjerat  Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni sebagai tersangka.

Pemeriksaan terhadap pria yang juga menjabat sebagai ketua Ansor Jember ini diakui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim, Richard Marpaung.

“Ya betul, penyidik hari ini memeriksa Wakil Ketua DPRD Jember. Dia dimintai keterangan sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi dana hibah bansos 2015 di Jember. Ini merupakan pengembangan dari proses hukum yang sedang berjalan sebelumnya,” papar Richard saat dikonfirmasi, Rabu (11/7/2018).

Sedangkan Ayub ketika dikonfirmasi usai pemeriksaan, menegaskan bahwa dia dimintai keterangan sebagai saksi pada kasus ini.

“Saya hanya ditanya seputar proses pengucuran dana hibah itu. Tak ada hal lainnya selain mengenai kegiatan dana hibah ini,” jelasnya singkat.

Kejati Jatim menetapkan tersangka dan menahan Ketua DPRD Jember Thoif Zamroni beberapa waktu lalu.

Thoif yang juga kader partai Gerindra ini disangka terlibat dalam kasus dugaan penyelewengan dana hibah bansos ternak yang berasal dari APBD Pemkab Jember pada 2015.

Dana hibah kelompok ternak itu merupakan usulan anggota DPRD Jember yang kemudian dialokasikan dalam APBD 2015 sebesar Rp 33 miliar.

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI ditemukan adanya 158 kelompok penerima dana hibah tersebut tidak melaporkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas penggunaan dana hibah tersebut sehingga tersangka diduga terindikasi bermasalah.

Selain Ayub, jaksa juga bakal memanggil beberapa pihak untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. 

Penulis: Sudharma Adi
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help