Pilkada 2018

Kapan Khofifah Ditetapkan sebagai Gubernur Terpilih? Begini Penjelasan KPU Jatim

"Kami tetap menunggu informasi secara resmi dari MK," kata komisioner KPU Jatim M Arbayanto di Surabaya, Selasa (10/7/2018).

Kapan Khofifah Ditetapkan sebagai Gubernur Terpilih? Begini Penjelasan KPU Jatim
surya/bobby constantine
Calon Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa diapit Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kiri) dan Sekertaris DPD Golkar Jatim Sahat Tua Simanjuntak di Surabaya beberapa waktu lalu. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur belum akan memberikan keputusan terkait Gubernur terpilih Jawa Timur dalam waktu dekat. Sebab, KPU Jatim masih akan menunggu keluarnya Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) oleh Mahkamah Konstitusi pada 23 Juli 2018 terkait gugatan hasil pilkada.

"Kami tetap menunggu informasi secara resmi dari MK," kata komisioner KPU Jatim M Arbayanto di Surabaya, Selasa (10/7/2018).

Berdasarkan penjelasan Arba, hal ini mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri bernomor 100/140/SJ yang dikeluarkan pada 2016.

Terkait dengan proses penerbitan keputusan pengangkatan pengesahan gubernur dan wakil gubernur juga dibahas dalam surat edaran ini.

Dalam poin ke-3 huruf a tertulis bahwa pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur dapat dilakukan dengan melampirkan sembilan dokumen.

Di antaranya keputusan KPU Provinsi tentang penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara (nomor 4) dan penetapan pasangan calon terpilih (nomor 5).

Hal ini juga dilengkapi dengan surat keterangan Mahkamah Konstitusi RI mengenai tidak terdaftarnya perkara terkait sengketa hasil perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur (nomor 6).

"Kami sudah konfirmasi ke Ditjen Otda Kemendagri melalui Ditjen Poldagri Kemendagri bahwa SE tersebut masih berlaku," tambah Arba yang juga membawahi divisi teknis KPU Jatim.

Oleh karenanya, pada PKPU 2/2018 itu tidak lagi mengatur jadwal hari penetapan gubernur terpilih secara jelas.

Sebab, merujuk pada tahapan keluarnya Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) oleh MK pada Pilkada 2015-2017, KPUD Penyelenggara Pilkada sempat kebingungan menentukan jadwal ini.

Halaman
123
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help