Berita Surabaya

Dewan Panggil DPD REI Pekan Depan, Bahas Mangkraknya Proyek Underpass Satelit

Komisi C DPRD Kota Surabaya akan memanggil DPD REI dan Pemkot untuk memperjelas mengapa penyelesaian proyek underpass tersebut

Dewan Panggil DPD REI Pekan Depan, Bahas Mangkraknya Proyek Underpass Satelit
surya/fatimatuz zahro
Kondisi jalan overpass di bundaran satelit yang tidak kunjung difungsikan Pemkot meski sudah selesai dibangun, Selasa (10/7/2018). Sedangkan untuk pembangunan jalan underpass berhenti dan tidak dilanjutkan. 

SURYA.co.id | SURABAYA - DPRD Kota Surabaya bersikap tegas atas mangkraknya pengerjaan proyek Underpass Bundaran Satelit Mayjend Sungkono. Rencananya, pekan depan Komisi C DPRD Kota Surabaya akan memanggil DPD REI dan Pemkot untuk memperjelas mengapa penyelesaian proyek underpass tersebut.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya, Camelia Habibah, mengatakan hari ini, Selasa (10/7/2018), pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan termasuk untuk DPD REI Jawa Timur. Rencananya hearing tersebut akan dilakukan pada hari Senin (16/7/2018).

"Kami akan memanggil baik dari REI maupun dari Pemkot, agar permasalahan mandeknya proyek Underpass Bundaran Satelit Mayjend Sungkono bisa diselesaikan. Masalahnya apa kan kita belum tahu jelasnya dari masing-masing pihak," kata politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Dengan mendengar langsung dari kedua belah pihak yaitu dari REI dan Pemkot, harapannya langkah terbaik bisa diambil.

Sebab bagaimanapun proyek ini adalah untuk masyarakat dan bertujuan untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan Surabaya Barat.

Menurutnya proyek overpass dan underpass ini memang bukan proyek Pemkot Surabaya. Namun proyek ini merupakan inisiatif dari kalangan pengembang untuk menyumbang pembangunan di Kota Surabaya.

Yang kemudian disambut hangat oleh Pemkot dengan memberikan izin pembangunan proyek.

"Dalam hearing nnanti kita akan evaluasi bagaimana langkah yang akan kita ambil. Kalau memang Pemkot harus take over maka tentu harus ada kajian yang jelas apa APBD kita cukup," ulasnya.

Kajian ini menurut Habibah penting. Terutama dari skala prioritas pembangunan di kawasan tersebut.

Sebab jika menurutnya yang dibutuhkan pembangunan jalan untuk mengurai kemecetan bukan di wilayah Surabaya barat di bundaran satelit itu. Melainkan di kawasan Demak di kawasan exit tol.

"Di sana sangat macet setipa harinya. Naah, kalau ada wacana take over ke Pemkot maka harus ada kajian yang betul. Agar anggaran yang dikeluarlkan benar-benar menjawab kebutuhan dan mengatasi masalah," katanya.

Berbeda pendapat dengan Habibah, anggota Komisi C yang lain, Vinsensius Awey justru setuju jika proyek underpass diambil alih oleh Pemkot dan dilanjutkan dengan menggunakan APBD.

Menurutnya, lebih baik proyek ini didanai oleh Pemkot dan tidak lagi mengandalkan dana dari DPD REI. Sebab dikhawatirkan jika terus bergantung pada REI maka tidak kunjung rampung.

"Bisa saja kalau mengandalkan REI, sampai jabatannya Bu Wali selesai nggak selesai-selesai. Lebih baik sisanya yang hanya underpass itu dibangun dengan APBD," katanya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help