Berita Tuban

Buntut Didemo Warga Dua Desa Karena Palsu Tanda tangan, Camat Jenu Menghadap Bupati

Camat didemo karena telah menandatangani surat pernyataan berisi pembayaran pembebasan lahan, yang akan digunakan untuk pembangunan kilang minyak

Buntut Didemo Warga Dua Desa Karena Palsu Tanda tangan, Camat Jenu Menghadap Bupati
SURYAOnline/M. Sudarsono
Aksi unjuk rasa ratusan warga di dua desa 

SURYA.co.id | TUBAN - Camat Jenu, Moh Maftuchin Riza telah didemo ratusan warga di dua desa, yaitu Desa Remen dan Mentoso, di kantor kecamatan, Jumat kemarin.

Camat didemo karena telah menandatangani surat pernyataan berisi pembayaran pembebasan lahan, yang akan digunakan untuk pembangunan kilang minyak New Grass Root Refinery (NGRR), perusahaan patungan antara Pertamina dan Rosneft asal Rusia, melalui Bank BNI Cabang Tuban.

Padahal, surat yang juga ditandatangani masing-masing Kepala Desa itu tidak pernah melibatkan warga untuk membahas. Sehingga, menyulut kemarahan masyarakat untuk melakukan unjuk rasa.

Akhirnya usai didesak ratusan warga yang memadati aula kecamatan, Camat dan Kades Remen, Eko Prasetyo, serta Kades Mentoso, Saji, mencabut surat pernyataan tertanggal Juni lalu, secara bermaterai.

Ujungnya, Camat menghadap Bupati Tuban, Fathul Huda untuk menjelaskan duduk persoalan yang membuat kantor Kecamatan Jenu ricuh, kemarin.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tuban, Rohman Ubaid mengatakan, Camat Jenu telah menghadap Bupati menyampaikan apa yang terjadi kemarin, terkait aksi demo warga.

Camat menyampaikan masalah tersebut kepada Bupati Tuban, pagi tadi usai pengajian rutin muhasabah di Masjid Pendopo.

"Tadi pagi Camat Jenu sudah menghadap Bupati, usai pengajian," ujar Ubaid kepada Surya, Sabtu (7/7/2018).

Disinggung mengenai apa hasilnya, Ubaid belum mengetahui secara jelas. Hanya saja, perihal Camat Jenu menghadap Bupati esensinya tak jauh dari laporan atas unjuk rasa kemarin.

Yang pasti, Camat laporan secara lisan kepada orang nomor satu di Kabupaten Tuban tersebut, karena langsung tatap muka usai pengajian rutin.

"Maaf untuk informasi detailnya belum kami terima, termasuk hasil laporannya," pungkas mantan Camat Montong tersebut.

Diketahui, pembangunan proyek kilang yang melibatkan dua negara itu membutuhkan lahan seluas sekira 340 hektar. Sebagian lahan milik Kementerian lingkungan hidup (KLHK) dan sisanya sekira 85 hektar milik warga Desa Remen dan Mentoso yang sampai sekarang belum pembebasan.

Penulis: M. Sudarsono
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help