Pilkada 2018

Beda dengan PDI Perjuangan, Saksi Gus Ipul dari PKB Tetap Tandatangani Berita Acara

Musyafak Rouf saksi Gus Ipul dari PKB: Kami Tak Temukan Laporan Pelanggaran

Beda dengan PDI Perjuangan, Saksi Gus Ipul dari PKB Tetap Tandatangani Berita Acara
SURYAOnline/Bobby Constantine Koloway
Musyafak Rouf, saksi calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2, berjabat tangan dengan Ketua KPU Jawa Timur, Eko Sasmito di akhir rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilihan Gubernur Jawa Timur, Sabtu (7/7/2018) di Surabaya. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Musyafak Rouf, saksi Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, tetap menandatangani berkas acara rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilihan Gubernur Jawa Timur, Sabtu (7/7/2018).

Hal ini mengejutkan. Mengingat sikap yang diambil Musyafak ini berbeda dengan sikap Martin Hamonangan yang juga saksi dari pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.

Sebelumnya, Martin dengan tegas menolak menandatangani berita acara ini. Musyaffa pun memberikan alasan pihaknya melakukan langkah berbeda ini.

Menurutnya banyaknya temuan dinamika masalah yang disampaikan Martin, atas masalah di tingkat kabupaten maupun kota seharusnya tidak dibawa ke tingkat provinsi.

"Kalau di kabupaten atau kota seharusnya diselesaikan di sana," kata Musyaffak yang juga Ketua PKB Kota Surabaya ini.

Menariknya, berbeda dengan PDIP Perjuangan, Musyafak menyebut bahwa pihaknya tak mendapat laporan berarti terkait kecurangan dari proses pemungutan suara lalu.

"Kami bisa mengatakan hal ini sebab kami juga mengirimkan saksi untuk mengawasi pemungutan suara," katanya.

Ia menyebut potensi melaporkan ke Mahkamah Konstitusi sangat kecil. Hal ini didasarkan pada ketentuan Undang-undang (UU) Nomer 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam Pasal 158 UU No 10/2016 disebutkan bahwa peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara beberapa ketentuan.

Di antaranya, Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan. Syaratnya, terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

Halaman
123
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help