Pileg 2019

KPU Jatim Persilakan Bacaleg Mantan Koruptor Gugat PKPU 20 ke Mahkama Agung

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim mempersilahkan Bakal Calon Legislatif melakukan judicial review terhadap peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

KPU Jatim Persilakan Bacaleg Mantan Koruptor Gugat PKPU 20 ke Mahkama Agung
surya/bobby constantine koloway (Bobby)
Divisi Hukum, Pengawasan SDM dan Organisasi KPU Jatim, Muhammad Arbayanto. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mempersilahkan Bakal Calon Legislatif (bacaleg) untuk melakukan judicial review terhadap peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung (MA).

Khususnya, larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk kembali mendaftar sebagai bacaleg.

Komisioner KPU Jatim, M Arbayanto menyebut dengan menempuh jalan ini, potensi bacaleg tersebut untuk bisa mendaftar memang masih terbuka.

Pada penjelasannya, Arba menyebut bahwa produk peraturan undang-undang yang berada di bawah Undang-Undang Dasar bisa di judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sedangkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bisa diajukan Judisial Review ke Mahkamah Agung (MA). Sementara Peraturan KPU (PKPU) merupakan salah satu produk hukum berada di bawah undang-undang.

"Sehingga, mekanisme untuk mengevaluasi atau mengoreksi norma di PKPU sebenarnya sudah ada. Caranya, bisa lewat MA," kata Arba di Suarabaya, Jumat (6/7/2018).

Arba pun menyebut bahwa sebenarnya tidak perlu ada sebuah pelarangan terhadap PKPU ini.

Apalagi, sampai munculnya kemungkinan tak disahkan oleh Kemenkumham.

"Padahal, Kemenkumham hanya terlibat dalam proses administrasi bukan untuk mengoreksi," kata Arba yang membawahi Divisi Teknis KPU Jatim ini.

Arba menambahkan bahwa pelarangan mantan napi koruptor kembali nyaleg bukan hanya ada di PKPU No 20.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help