Berita Madiun

KPU Kabupaten Madiun Larang Caleg yang Terlibat Tiga Jenis Kejahatan Ini. Besok Mulai Pendaftaran

PKPU tersebut nantinya akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan tahapan pencalonan para kandidat Pileg 2019.

KPU Kabupaten Madiun Larang Caleg yang Terlibat Tiga Jenis Kejahatan Ini. Besok Mulai Pendaftaran
surya/rahadian bagus
Ketua KPU Kabupaten Madiun Wahyudi 

SURYA.co.id | MADIUN - Pada pemilihan umum legislatif (Pileg) 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun akan merujuk pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20/2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019.

Ketua KPU Kabupaten Madiun, Wahyudi menuturkan, PKPU tersebut nantinya akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan tahapan pencalonan para kandidat Pileg 2019.

Kepada wartawan, Wahyudi mengatakan pada PKPU itu disebutkan yang boleh mencalonkan diri Pileg 2019 bukan berstatus mantan terpidana sebagai bandar narkoba, terpidana kasus kejahatan seksual terhadap anak, atau terpidana kasus korupsi.

"Nama-nama pendaftar akan kami cek. Mekanismenya nanti KPU Kabupaten Madiun akan berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri (PN). Akan kami cek para caleg yang diusulkan oleh partai politik," kata Wahyudi saat ditemui, Selasa, Juli (3/8/2018).

Ia menjelaskan, pendaftar yang terlibat kasus korupsi, harus dipastikan kasusnya sudah inkcraht atau belum. Apabila sudah inkcraht maka tidak diperbolehkan mendaftar.

Sedangkan caleg mantan terpidana kasus narkoba, masih bisa mendaftar selama tidak berperan atau berstatus sebagai bandar narkoba.

"Kalau mantan pemakai atau pengguna narkoba bisa, tetapi harus membuat pengumuman di media dan harus mendapat surat keterangan dari pihak redaksi di kantor media yang mengeluarkan pengumuman,"katanya.

Sementara, caleg yang terlibat dalam kasus pidana pelecehan anak tidak bisa mendaftar.

"Kalau terpidana kasus pelecehan seksual tidak bisa ditawar,"jelasnya.

Wahyudi menembahkan, KPU Kabupaten Madiun juga akan memeriksa ijazah para caleg. Para caleg yang medaftar harus memiliki ijazah asli sesuai dengan nama KTP, minimal ijazah SMA.

"Kami akan berkordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk memriksa ijazah para caleg yang mendaftar,"imbuhnya.

Pendaftaran caleg akan dibuka mulai 4 Juli hingga 17 Juli 2018. Dari sejumlah nama yang diusulkan oleh parpol, 30 persen di antaranya harus kader perempuan.

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help