Berita Banyuwangi

DPRD Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Banyuwangi Tahun 2017

Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Banyuwangi tahun 2017 telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi.

DPRD Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Banyuwangi Tahun 2017
surabaya.tribunnews.com/haorrahman

SURYA.co.id | BANYUWANGI - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi tahun 2017 telah disetujui oleh legislatif tepat waktu.

Ini setelah Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan nota pengantar Raperda tersebut pada 30 Mei 2018 lalu.

Keputusan persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Banyuwangi, Kamis (28/6).

Paripurna ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Jhoni Subagyo, dihadiri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko, serta Wakil Ketua DPRD Yusieni dan Ismoko.

Draf keputusan persetujuan tersebut dibacakan Sekretaris Dewan (sekwan) Suprayogi, dengan Surat Keputusan Nomor 188/18/KPTS/DPRD/429.050/2018 tentang persetujuan DRPD Kabupaten Banyuwangi terhadap Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017.

Dalam keputusan ini, dicatumkan persetujuan dewan atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, dan cacatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2017.

Selain juga, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD tahun 2017. Meliputi, komposisi realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 2,73 triliun, belanja dan transfer Rp. 2,77 triliun, dan defisit Rp. 44,07 milyar.

Komposisi realisasi pembiayaan neto sebesar Rp. 82,11 milyar yang rinciannya sebagai berikut, penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 82,11 milyar. Pengeluarannya nol/nihil, sehingga terdapat SilPA sebesar Rp. 38,1 milyar yang merupakan hasil dari penerimaan pembiayaan dikurangi defisit.

“Saya ucapkan terima kasih kepada anggota dewan yang telah menyetujui Raperda ini tepat waktu. Dengan disetujuinya Raperda pertanggungjawaban APBD 2017 ini, berarti kita telah berhasil menetapkan produk hukum daerah yang menjadi acuan kita dalam melaksanakan APBD yang lebih baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Semoga ke depan kita lebih produktif dan lebih lagi,” ungkap Anas.

Anas juga berharap, APBD Banyuwangi ke depan bisa lebih fokus lagi untuk mengakomodir kepentingan rakyat. Salah satunya, perbaikan infrastruktur jalan.

“Tidak hanya itu, kita juga akan lebih fokus pada penyelesaian infrastruktur yang sering dikeluhkan masyarakat. Misalnya, akses jejaring antar kecamatan maupun jalur-jalur baru yang padat kendaraan,” kata Anas.

Selain Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2017, paripurna kali ini juga menyetujui tiga Raperda lainnya. Yaitu, Raperda Pelayanan Kesehatan Hewan, Inseminasi Buatan, dan Rumah Pemotongan Hewan; Raperda Pencabutan Seratus Lima Puluh Perda Kabupaten Banyuwangi; dan Raperda Perubahan atas Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi.

Penulis: Haorrahman
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved