Berita Surabaya

Inilah Reaksi Walikota Risma Soal Kenaikan SPP SMA/SMK Jatim

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberi reaksi khusus atas rencana kenaikan SPP untuk pendidikan jenjang SMA/SMK.

Inilah Reaksi Walikota Risma Soal Kenaikan SPP SMA/SMK Jatim
surya/ahmad zaimul haq
Siswa SMAN 10 Surabaya saat akan mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Senin (9/4/2018). 

SURYA.co.id | Surabaya - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberi reaksi khusus atas rencana kenaikan SPP untuk pendidikan jenjang SMA/SMK. Dia mendesak agar rencana kenaikan biaya pendidikan jenjang ini ditinjau kembali.

Wali Kota Risma berharap di tahun ajaran baru nanti, Pemprov Jatim perlu mengkaji kembali tencana kenaikan biaya pendidikan SMA/SMK. Sebab tidak semua orang di Surabaya dan Jawa Timur sama dari segi finansial.

"Tidak semua kaya, tapi apa ya mereka tidak berhak untuk mengeyam pendidikan SMA/SMK. Kalau itu terjadi, sama saja kembali ke zaman Belanda, lalu apa gunanya kita merdeka," kata Risma, akhir pekan kemarin.

Dinas Pendidikan Jatim berencana menaikkan SPP SMA/SMK mulai tahun ajaran 2018 ini. Kenaikannya diprediksi antara Rp 50.000-Rp 75.000 per bulan. Sebab besaran SPP saat ini di kisaran di bawah Rp 200.000 dinilai kurang. 

Atas rencana kenaikan ini, Risma mendorong Provinsi Jatim bersikap adil terkait biaya pendidikan SMA/SMK. Apalagi saat ini banyak laporan dari warga Surabaya yang mengeluhkan tingginya biaya pendidikan SMA/SMK sehingga terancam putus sekolah.

Risma memberi gambaran atas kebijakan yang adil saat dia menggratiskan biaya pendidikan hingga jenjang SMA/SMK. Menurutnya kebijakan tersebut dinilai adil sebagaimana Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun realitanya, masih banyak pelajar SMA/SMK yang memiliki kecerdasan cukup baik tapi tidak bisa sekolah karena terkendala biaya pendidikan yang tinggi. Dia menyebutkan kalau sudah begitu pemerintah berpihak ke siapa.

"Hanya berpihak kepada orang kaya, pemimpin, pejabat saja yang bisa sekolah. Ini sama saja dengan penjajahan zaman kolonial dulu. Apa itu adil, dimana negara ini, dimana pemerintah ini,” ucap Risma.

Selama ini, Risma memberi contoh upaya Pemkot Surabaya melalui lembaga masjid membantu siswa gakin agar tak putus sekolah. Melalui masjid di Pemkot Surabaya para PNS berkontribusi mmebantu meringankan beban siswa gakin agar tak putus sekolah.

"Tapi semua ada batasannya. Kalau naik lagi kan semakin berat. Ada uang muka yang minta Rp 10 juta-Rp 15 juta, uang dari mana anak-anak itu,” tandasnya.

Halaman
12
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Adrianus Adhi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved