Berita Surabaya

Kejati Jatim Panggil Ulang 20 Eks Legislatif Terkait P2SEM

Kejati Jatim kembali memanggil 20 mantan anggota DPRD Jatim untuk kembali mengungkap kasus korupsi P2SEM

Kejati Jatim Panggil Ulang 20 Eks Legislatif Terkait P2SEM
surya/anas miftakhutadin
Didik Farkhan Alisyahdi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kasus korupsi berjamaah hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dari Pemprov Jatim berlanjut usai naik ke penyidikan. Itu tampak dari proses penyidikan, dimana ada 20 orang dari eks legislatif dan eksekutif yang dipanggil ulang untuk jadi saksi pada kasus ini.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Didik Farkhan menjelaskan, sebelum naik ke penyidikan atau saat penyelidikan, sudah ada sekira 30 orang yang dimintai keterangan terkait kasus ini. “Sebagian dari mereka adalah eks legislatif atau DPRD 2004-2009,” jelasnya kepada Surya, Selasa (12/6).

Setelah naik ke penyidikan, keterangan dari mereka saat masih penyelidikan perlu dipertajam. Makanya, penyidik lalu memanggil ulang 20 eks legislatif dan eksekutif sejak minggu lalu untuk menjadi saksi pada kasus ini.

Penyidik ingin merekonstruksi lagi keterangan saksi-saksi, supaya jelas bagaimana penanganan kasus ini. Setelah itu, penyidik bakal memanggil saksi lain yang memgetahui kasus ini.

“Ini adalah kasus lama atau sekira 10-12 tahun lalu. Makanya, kami butuh proses untuk mengungkap kasus ini secara bertahap,” jelas mantan wartawan ini.

Kasus P2SEM sempat bikin heboh Jatim pada 2009 lalu. Dana hibah ratusan miliar diduga diselewengkan berjamaah.

Bantuan hibah itu disalurkan ke ratusan kelompok masyarakat oleh Pemprov Jatim. Untuk memperoleh hibah itu, kelompok masyarakat harus mengantongi rekomendasi anggota dewan.

Puluhan penerima hibah dari berbagai daerah sudah dipidana karena terbukti bersalah. Beberapa anggota dewan juga sudah menjalani hukuman.

Terpidana sekaligus kunci utama ialah Ketua DPRD Jatim saat itu, almarhum Fathorrasjid.

Saat keluar dari penjara beberapa tahun lalu, Fathorrasjid menyerahkan dokumen ke instansi hukum soal keterlibatan pihak lain dan belum tersentuh hukum.

Penulis: Sudharma Adi
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help