Berita Sidoarjo

Sidang Perdana, Wali Kota Malang Nonaktif Abah Anton Didakwa Pasal Berlapis

Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, Arif Suharnato, mendakwa M Anton dengan pasal berlapis.

Sidang Perdana, Wali Kota Malang Nonaktif Abah Anton Didakwa Pasal Berlapis
surya/m taufik
Mantan Wali Kota Malang M Anton saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (8/6/2018). 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Kasus dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wali Kota Malang M Anton mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jumat (8/6/3018).

Sidang perdana ini beragendakan pembacaan dakwaan. Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, Arif Suharnato, mendakwa M Anton dengan pasal berlapis.

Abah Anton, panggilan M Anton, didakwa Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 31 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

"Semua dakwaan terhadap terdakwa ini sama persis dengan terdakwa lain dalam kasus tersebut," ungkap jaksa jaksa Arif Suharnato usai sidang.

Diungkapkan, dalam upaya pembuktian terkait dakwaan itu, pihaknya bakal menghadirkan puluhan saksi ke persidangan. Itu termasuk beberapa terdakwa lain dalam kasus tersebut.

"Totalnya ada sekitar 22 orang saksi yang bakal kami hadirkan dalam sidang," sambungnya.

Sebelum sidang yang dipimpin oleh Hakim Unggul Dwiwarsono berakhir, terdakwa Anton menyatakan permintaannya untuk mengajukan eksepsi.

Rencananya, eksepsi terdakwa M Anton bakal dibacakan dalam sidang yang digelar tanggal 22 Juni 2018 mendatang.

Sidang pun ditutup dan hakim menyatakan sidang bakal dibuka kembali pada 22 Juni mendatang dengan agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa.

Anton adalah terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Perubahan tahun 2015 Pemkot Malang. Selain Anton, KPK menetapkan sejumlah pejabat dan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dalam perkara ini.

Berdasarkan hasil penyidikan KPK, diduga Anton memberi suap kepada Ketua DPRD dan anggota DPRD Malang periode 2014-2019 terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015.

Sementara 18 anggota DPRD Malang diduga sebagai penerima. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan KPK sebelumnya.

Dalam perkara sebelumnya, KPK telah menjerat mantan Ketua DPRD Kota Malang, Moch Arief Wicaksono.

Arief disangkakan menerima Rp 700 juta dari Jarot Edy Sulistiyono selaku Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB) Pemerintah Kota Malang pada 2015.

Penulis: M Taufik
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help