Advertorial

Pemkot Blitar Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut

Opini WTP ini menjadi salah satu bukti Pemkot Blitar memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan

Pemkot Blitar Raih Opini WTP Delapan Kali Berturut-turut
istimewa
Wakil Wali Kota Blitar, Santoso (kanan) menerima penghargaan Opini WTP dari Plt Kepala BPK RI Perwakilan Surabaya, Ayub Amali, di Auditorium BPK RI Surabaya, Jumat (25/5) sore. 

SURYA.co.id | BLITAR - Pemkot Blitar kembali meraih prestasi yang membanggakan. Pemkot Blitar mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kedelapan kali secara berturut-turut.

Penghargaan WTP diserahkan Plt Kepala BPK RI Perwakilan Surabaya, Ayub Amali, kepada Wakil Wali Kota Blitar, Santoso, di Auditorium BPK RI Surabaya, Jumat (25/5) sore. Turut mendampingi pada saat penerimaan Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto.

Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini taat menjalankan aturan pengelolaan keuangan.

Di bawah kepemimpinan Samanhudi, Pemerintah Kota Blitar telah menerima opini WTP selama delapan kali berturut-turut.

Orang nomor satu di jajaran Pemkota Blitar ini berharap opini WTP menjadi pemacu bagi aparatur sipil negara (ASN) di Kota Blitar untuk bekerja memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Wakil Wali Kota Blitar, Santoso, setelah menerima penghargaan menyatakan dari tahun ke tahun kriteria penerima WTP semakin sulit.

Menurutnya, Opini WTP ini menjadi salah satu bukti Pemkot Blitar memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan.

"Posisi pengelolaan keuangan yang sudah on the right track ini harus dipertahankan. Apalagi setelah beberapa tahun ini diterapkannya sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini," kata Santoso.

Secara khusus, Santoso menyampaikan apresiasi atas peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP) Kota Blitar yang sudah bekerja keras dalam mewujudkan opini WTP ini.

"APIP saat ini perannya dominan dan memang dibutuhkan APIP yang memahami aturan, mengarahkan dan memotivasi OPD dalam melaksanakan peraturan perundangan," ujarnya.

Opini WTP ini didapat berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar Tahun amggaran 2017.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar Akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penulis: Samsul Hadi
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved