Berita Surabaya

PWNU Jatim Mendatangi Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur, Ada Apa Ya?

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa timur mendatangi kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur, Sabtu (19/5/2018).

PWNU Jatim Mendatangi Kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur, Ada Apa Ya?
SURYAOnline/Danendra Kusumawardana
Pengurus PWNU Jawa Timur bersilahturahmi di kantor Polda Jatim untuk memberikan support dan membahas aksi teror di Surabaya dan Sidoarjo 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa timur mendatangi kantor Kepolisian Daerah Jawa Timur, Sabtu (19/5/2018).

Kedatangan sembilan perwakilan Kyai NU se-Jatim tersebut guna membahas imbauan PWNU Jatim dalam rangka merespon pelaku kejahatan kemanusiaan atau teroris.

PWNU Jatim mengutuk rangkaian aksi serangan bom bunuh diri yang dilakukan sejumlah teroris di Surabaya dan Sidoarjo.

"Emosi dan kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah," terang KH Agus Ali Mashuri selaku Wakil Rois Syuriah PWNU Jawa Timur.

Kyai Ali melanjutkan, aksi teror yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo itu murni kejahatan kemanusiaan dan tidak ada hubungannya dengan agama apapun.

"Tidak ada agama samawi dan ardhi yang membenarkan aksi kejahatan seperti teror bom bunuh diri," ujarnya.

Kyai Ali mengatakan, kapasitasnya sebagai guru ngaji juga ikut andil dalam menjaga keamanan antar umat beragama khususnya dari serangan teroris.

"Apapun bentuk teror, siapapun yang meneroro harus kita lawan bersama-sama. Karena tidak agama manapun yang membernarkan kejahatan kemanusiaan," kata pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo ini.

Menyangkut pertemuan ini, KH Anwar Iskandar menjelaskan, PWNU Jatim bersilahturahmi untuk menyampaikan keprihatinannya akan bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo.

"Kami juga memberikan support kepada kepolisian Republik Indonesia Khususnya Kapolda Jawa Timur," jelasnya.

Selain itu, PWNU Jatim juga berharap kepada pemerintah dan DPR RI agar segera merampungkan revisi Undang-undang Terorisme no. 15 tahun 2003.

"Undang-undang sebagai payung hukum para aparat keamanan untuk melakukan tindakan dan pencegahan terhadap keamanan dan stabilitas masyarakat dari aksi teror," kata Kyai Anwar.

Disisi lain Kyai Anwar menanggapi soal penolakan Jenazah bom bunuh diri oleh pihak keluarga ataupun masyarakat.

"Kalau ada penolakan dari keluarga, pemerintah bisa mengambil alih, karena pemerintah punya kuasa menetapkan isbat atau hukum. Tak lupa juga melaksanakan empat kewajiban yakni memandikan, mengkafani, mensholati, dan mengkubur," katanya.

Ia melanjutkan, soal penolakan warga, Ia menjelaskan bahwa negara masih punya tanah banyak. Jadi dapat dimakamkan dimana saja.

"Jika terjadi penolakan dari keluarga dan warga, artinya hak itu bisa diambil oleh pemerintah," tegasnya.

Kyai Ali menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan waspada. Selain itu jangan terjadi trauma sosial yang berlarut-larut.

"Polisi dan masyarakat akan mampu mengatasi masalah aksi teror ini," pungkasnya.

Penulis: Danendra Kusumawardana
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help