Berita Surabaya

Tiga Hari Pantau Aksi Teror Surabaya, Risma Kumpulkan Kepala Sekolah dan Ponpes, Ini Tujuannya

Pengumpulan kepala sekolah ini dilakukan sebagai langkah pencegahan keterlibatan anak-anak dalam aksi radikalisme.

Tiga Hari Pantau Aksi Teror Surabaya, Risma Kumpulkan Kepala Sekolah dan Ponpes, Ini Tujuannya
surya/sulvi sofiana
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengumpulkan kepala sekolah SD/MI, SMP/MTs, PKBM, Madin dan Pondok Pesantren di Convention Hall, untuk membicarakan konsep deradikalisasi dan mencegah doktrinasi radikal kepada anak-anak, Rabu (16/5/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengumpulkan kepala sekolah SD/MI, SMP/MTs, PKBM, Madin dan Pondok Pesantren di Convention Hall, Rabu (16/5/2018).

Pengumpulan kepala sekolah ini dilakukan sebagai langkah pencegahan keterlibatan anak-anak dalam aksi radikalisme. Dalam kesempatan itu, Risma memaparkan pengalamannya selama tiga hari terakhir memantau langsung aksi-aksi teror di Surabaya.

"Aksi teror di Surabaya ini korbannya anak-anak juga. Makanya bapak dan ibu kepala sekolah saya kumpulkan agar nanti bisa memberikan instruksi pada guru atau wali kelas untuk mendeteksi anak-anak yang berbeda," kata RIsma.

Menurutnya, anak-anak pasti tertekan dengan doktrin radikalisme orangtuanya, sehingga sekolah harus bisa mendeteksi dan membantunya.

Kepala Dindik Kota Surabaya, Ikhsan, menambahkan Wali Kota Surabaya telah menginstruksikan agar sekolah lebih memantau berkaitan kondisi anak-anak. Terutama saat mereka berkomunikasi di luar kelas.

"Bisa dimanfaatkan BK guru kelas atau guru lain, terutama saat jam istirahat dan di luar jam pelajaran mungkin banyak informasi terkait kehidupan kesehariannya atau di rumah. Berbeda dengan di kelas yang hanya bicara pelajaran,"jelasnya.

Kemudian sekolah bisa mengadakan program dengan keluarga siswa. Sehingga bisa membuat program bersama, untuk anak-anak.

Pihak Dindik juga sudah koordinasi dengan berbagai pihak terkait trauma center. Untuk melakukan pendampingan pada korban anak selama di rumah sakit, di rumah hingga di sekolah bersama teman-temannya.

"Setiap anak didampingi individual, kemudian teman satu kelasnya nanti juga diberikan pendampingan," paparnya.

Penanggung jawab Uliyah Ponpes Darul Barokah Semampir, Muhammad Rifai, mengungkapkan selama ini guru, kepala sekolah, ustad dan ustadzah serta pimpinan ponpes telah memberikan instruksi lebih ketat.

"Anak tidak pulang. Kalau keluar juga dengan syarat orangtua harus bilang. Misal ada pengajian yang tidak ada kerjasama dengan lembaga tidak diizinkan. Karena menghindarkan pemikiran radikal yang masuk," imbuh Rifai.

Kemudian melalui Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP), pihak yang memiliki izin ponpes dan kementerian agama selalu berkoordinasi.

"Kami sekitar 26 ponpes juga saling mengenal sehingga bisa mengetahui apakah yang diajarkan sesuai syariat atau tidak," jelasnya.

Untuk mencegah paham radikal yang diajarkan orangtua, setiap tahun diadakan silaturahmi dengan wali santri.

"Jadi pemahamannya bisa kami ketahui kalau ada yang radikalisme," pungkasnya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help