Berita Surabaya

Pemkot Surabaya Sebar Surat Edaran Larangan Kampanye di Car Free Day

Pemkot Surabaya mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan berkampanye di area Car Free Day.

Pemkot Surabaya Sebar Surat Edaran Larangan Kampanye di Car Free Day
surya/fatkhul alami
Warga Surabaya beraktivita di Car Free Day di Taman Bungkul, Surabaya 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah kota Surabaya bertindak cepat mengantisipasi kelompok tertentu melakukan kegiatan politik atau kegiatan lain yang mengandung unsur SARA pada kegiatan Car Free Day (CFD) di Surabaya.

Antisipasi ini dilakukan dengan cara menyebar surat edaran kepada ketua partai tingkat kota, ketua organisasi kemasyarakatan, LSM tingkat kota Surabaya, dan masyarakat Kota Surabaya.

Eko Agus Supriadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku penanggung jawab kegiatan CFD menyampaikan, sesuai Perwali nomor 17 tahun 2018, pasal 4 ayat 1 dijelaskan bahwa melarang kegiatan yang mengandung unsur politik dan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

Serta kegiatan yang mengandung unsur politik, kampanye bermuatan pokitik, penyebar pamflet, penampilan gambar bermuatan politik, yang disebarkan umum di lokasi CFD. Atau bentuk lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku pada lokasi CFD.

Eko mengaku antisipasi ini dilakukan mengingat kejadian tersebut terjadi di CFD Jakarta.

"Ya kurang lebih seperti itu (mengantisipasi kejadian yang terjadi di CFD Jakarta)," katanya, Jumat (11/5).

Eddy Christijanto, PLT kepala Bakesbangpol dan Kepala BPB dan Linmas menambahkan, Perwali 17 tahun 2018 tersebut sudah ditandatangani tahun ini.

Dia juga menjelaskan kegiatan CFD ini merupakan salah satu implementasi surat edaran menteri dalam negeri 20 Januari 2015 kepada bupati, gubernur dan walikota, bahwa setiap kabupaten atau provinsi dalam hal ini DKI Jakarta wajib, memfasilitasi olahraga masyarakat.

Yaitu dalam bentuk car free day dan menyediakan sarana dan prasarana olahraga pada ruang terbuka yang layak sesuai peraturan perundangan.

"Untuk itu makanya dalam surat edaran ini bersifat mengingatkan dan brainstorming lagi bahwa CFD tidak untuk kepentingan politik atau SARA, atau orasi sifatnya menghasut, itu tidak boleh," tegasnya.

Jika ditemui hal tersebut, Eddy menegaskan bahwa dan penanggung jawab dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup yang menangani akan bertindak.

"Kalau memakai baju tokoh politik tertentu perorangan, ya tidak masalah. Kalau berkelompok dan melakukan orasi, ini yang tidak boleh. Kalau mereka ada acara, harus ada rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup. Kalau tidak ada rekomendasi pihak Pemkot berhak menghentikan," lanjut Eddy.

Selama ini pihak pemerintah kota terus melakukan pengawasan ketat, di luar suart edaran antisipasi. Setipa minggunya pihak BPB Linmas menurunkan 20 personil untuk 1 tempat CFD.

"Itu belum dari Satpol PP. Jadi pengamanan ini terus kita lakukan," tegasnya.

Sebagai informasi, Perwali ini berlaku di 8 titik lokasi CFD di Surabaya setiap hari Minggu. Di antaranya Jalan Tunjungan, Jalan Darmo, Jalan Jemur Andayani, Jalan Kembang Jepun, Jalan Kertajaya, Jalan Jimerto - Jalan Sedap Malam (setiap Jumat Minggu terakhir), Jalan DR. H. Ir. Soekarno (MERR), Jalan Kupang Indah. 

Penulis: Pipit Maulidiya
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help