Pilkada 2018

Mantan Deputi Bapenas: Pengalaman Emil di Infrastruktur Dibutuhkan Jawa Timur

Sosok Emil Elestianto Dardar dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur.

Mantan Deputi Bapenas: Pengalaman Emil di Infrastruktur Dibutuhkan Jawa Timur
surya/fatimatuz zahro
Mantan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priatna 

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sosok Emil Elestianto Dardar dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur. Pengalaman calon Wakil Gubernur Jawa Timur di proyek infrastruktur ini akan berguna bagi pengembangan pembangunan di provinsi ini.

Demikian disampaikan mantan Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priatna. Emil dinilai memiliki jam terbang dan sejarah gemilang dalam menangani problem serius pengembangan infrastruktur di Indonesia.

”Saya tidak ngecap, ini pengalaman saya dan banyak teman yang pernah berinteraksi langsung dengan mas Emil,” ujar Dedi saat dihubungi wartawan, Senin (7/5/2018)

Dedy yang sudah berjibaku di Bappenas hingga 30 tahun tersebut lalu menceritakan bagaimana peran Emil Dardak yang kerap ia minta menjadi konsultannya.

Pemerintah, lanjut Dedy tidak memiliki dana yang cukup untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Dia lalu menceritakan bagaimana rencana pembangunan Umbulan di Surabaya tergendala sampai 30 tahun sejak tahun 1970-an karena faktor minimnya dana dari pemerintah. Karena itu pelibatan swasta lalu menjadi solusi.

”Lalu munculah istilah ”public private partnership” atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha,” ujar deputi Sapras Bappenas pada masa Ketua Bappenas Adrianov Chaniago tersebut.

Namun, satu prinsip pokok bahwa infrastruktur itu punya masyarakat dan tidak boleh dimiliki swasta. Pihak swasta setelah membangun punya waktu 20 hingga 30 tahun sesuai perjanjian sebelum bangunan infrstruktur itu dikembalikan ke pemerintah.

Hanya saja solusi ini belum memadai. Ada tiga hal yang menjadi masalah besar. Pertama, ada infrastruktur yang sama sekali tak diminati swasta karena dianggap tidak memiliki nilai jual memadai.

Kedua, terkait permodalan dari bank yang hanya bisa dengan skema pinjaman jangka pendek dengan tenor 3 hingga 7 tahun.

Setelah tujuh tahun dilakukan akad baru lagi jika ingin memperpanjang. Tak sampai di situ, pihak bank pun tak langsung bisa meng-ACC tawaran skema pembiayaan insfrastruktur. Portofolio dan penjaminan kredit juga menjadi masalah tersendiri.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved