Berita Bojonegoro

Politisi Gerindra Sebut Perpres 20 Pelecehan terhadap Buruh, ini Alasannya

Hari buruh setiap 1 Maret (May Day) dalam sejarahnya untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh.

Politisi Gerindra Sebut Perpres 20 Pelecehan terhadap Buruh, ini Alasannya
surya/m sudarsono
Wihadi Wiyanto 

SURYA.co.id | TUBAN - Hari buruh setiap 1 Maret (May Day) dalam sejarahnya untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh.

Namun, dengan keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) 20 tahun 2018 dianggap melecehkan buruh.

Pasalnya Perpres tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) atau Perpres TKA yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 26 Maret 2018 itu tak disepakati Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI).

"Perpres 20 semangatnya untuk menistakan buruh Indonesia, karena kemudahan TKA bekerja di Indonesia sama halnya menistakan buruh nasional," kata anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, Selasa (1/5/2018).

Anggota Komisi III DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur IX (Bojonegoro - Tuban) itu menuturkan, pelecehan buruh dalam Perpres 20 jelas-jelas mempermudah tenaga kerja asing baik unskill maupun yang mempunyai keahlian khusus.

"Buruh Indonesia perlu bersatu padu untuk menolak Perpres 20, karena tidak menghargai buruh Indonesia dan membuat lapangan pekerjaan orang Indonesia lebih sempit lagi," terangnya dalam keterangan pers.

Pemerintah dirasa sudah tidak menghargai buruh sebagai elemen masyarakat yang ikut membangun dan terlibat dalam pembangunan.

Pasalnya, semangat Perpres 20 ini untuk membuka buruh TKA yang unskill kaitannya investasi dari Tiongkok, sehingga investasi itu dikerjakan dari tenaga kerja Tiongkok.

"Akibatnya tenaga kerja lokal Indonesia tidak dapat apa-apa, yang ada adalah tenaga kerja asing," jelasnya anggota komisi III DPR RI itu.

Ditambahkan, pemerintah telah menjual buruh, demi masuknya investasi karena tidak menguntungkan tenaga lokal Indonesia. Sebab yang mengerjakan orang asing semuanya.

Dicontohkan Wihadi, melegalkan TKA masuk Indonesia unskill itu seperti indikasi pemerintah tidak memerhatikan buruh dengan memberikan bebas visa, tapi melanggar dan mendiamkan bekerja.

"Pencabutan visa TKA sangat keras untuk dicabut. Sebab pemerintah tidak memahami peran buruh asing dalam investasi dan pembangunan," pungkasnya.

Foto dari Tribunnews

Penulis: M. Sudarsono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help