DPRD Kota Surabaya

Ketua DPRD Surabaya Temui Warga Korban Penggusuran Rumah, Ir Armuji: Pemkot harus Berkeadilan 

Ketua DPRD Surabaya, Armuji pun langsung menemui warga Jl Ubi ditemani Lurah Roihan. Cak Ji kaget 74 warga bakal kehilangan tempat tinggal.

Ketua DPRD Surabaya Temui Warga Korban Penggusuran Rumah, Ir Armuji: Pemkot harus Berkeadilan 
surya/nuraini faiq
SIDAK - Ketua DPRD Surabaya Ir Armuji saat menemui warga di Kampung Ubi, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jumat (27/4/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua DPRD Surabaya Ir Armuji kembali turun menemui warga untuk mengetahui langsung persoalan mereka. Seperti yang dilakukan di Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Jumat (27/4/2018).

Cak Ji, panggilan akrab Armuji, memilih menemui warga yang saat ini merasa cemas. Mereka tak bisa tidur nyenyak karena dalam waktu dekat rumah-rumah mereka akan digusur oleh aparat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. 

Di sepanjang saluran sungai kecil di kelurahan itu berdiri banyak bangunan rumah permanen. Mereka menempati rumah di atas saluran air ini.

"Kami dan warga di sini takut dan cemas," ucap Sudarsono, seorang warga di kampung Jl Ubi, Kelurahan Jagir. 

Karena menempati lahan di atas saluran air itulah, mereka diminta menertibkan bangunan mereka sendiri. Kalau tidak, Pemkot Surabaya melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Saptol PP) akan menertibkan dengan cara menggusurnya. 

Lurah Jagir, Roihan mengakui bahwa warga kampung Ubi telah diminta untuk tidak mendirikan bangunan di atas saluran air. Banjir yang kerap kali melanda sekitar RSAL, salah satunya disebabkan karena adanya bangunan rumah-rumah warga ini. 

Ada 57 bangunan yang saat ini menempati kanan kiri sungai kecil itu. Ada pula yang berdiri di atas saluran air. "Sudah diambrukkan kamar mandi kampung. Ini untuk akses beckhoe kecil nanti (saat penggusuran)," terang Roihan.

Kondisi tersebut makin membuat cemas warga. Sudarsono beharap agar rencana Pemkot menggusur puluhan rumah warga ditunda. Sebab, warga meyakini bahwa masih banyak tempat dan bangunan lain yang melanggar saluran air yang sama. 

Selama ini, pemkot mendasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 2009 tentang Bangunan. Salah satunya adalah mengatur pendirian bangunan tidak boleh berdiri di bantaran sungai atau di atas saluran air. Warga Jl Ubi dianggap telah melanggar perda ini. 

Pertemuan antara Pemkot, Saptol PP dengan warga sudah pernah digelar. Warga diminta membersihkan bangunan dalam waktu 20 hari. Kini perintah itu diperpanjang hingga habis Lebaran nanti. 

Halaman
12
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved