Berita Magetan

Waduh, 39 Bendaraha SMPN di Magetan Diperiksa Polisi, Diduga Korupsi Dana BOS

Sayangnya, terungkapnya kasus mark-up jumlah siswa ini bukannya diproses untuk diberikan peringatan atau sanksi kepada pimpinan SMPN itu

Waduh, 39 Bendaraha SMPN di Magetan Diperiksa Polisi, Diduga Korupsi Dana BOS
surya/pipit maulidiya
Ilustrasi 

SURYA.co.id | MAGETAN - Sebanyak 39 bendahara SMPN di Kabupaten Magetan diperiksa Polisi terkait dugaan mark-up jumlah siswa untuk mendapat kuncuran anggaran BOS dan program Presiden Jokowi Indonesia Pintar (IP).

"Benar, kami masih terus melakukan pemeriksaan kepada bendahara sekolah itu (SMPN). Kemungkinan satu atau dua minggu nanti kita Insha Allah sudah bisa tetapkan tersangka," kata Kapolres Magetan AKBP Muslimin yang ditemui Surya seusai acara gelar keberhasilan merazia minuman keras dan narkotika di Humas Polres setempat, Rabu (25/4-2018).

Kasus dugaan mark-up jumlah siswa di SMPN untuk mendapat kucuran anggaran BOS dan IP lebih ini terungkap di SMPN 2 Ngariboyo, Magetan. Dugaan mark up itu diketahui staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Magetan.

Sayangnya, terungkapnya kasus mark-up jumlah siswa ini bukannya diproses untuk diberikan peringatan atau sanksi kepada pimpinan SMPN itu, namun kasus itu malah menguap tak diteruskan.

Kepala Dindikpora Magetan, Djoko Santoso, yang dikonfirnasi mengaku sudah memanggil Kasek, bendahara sekolah dan bendahara guru yang mengelola uang patungan guru guru.

"Sejak awal sudah saya ingatkan jangan main main. Hati hati mengelola sekolah. Ini kok malah sampai sejauh ini," Djoko mengklaim.

Djoko menyilakan polisi untuk memeriksa pengelola SMPN di wilayahnya. Kalau terbukti, silakan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Sebenarnya, Kasek dan bendahara sekolah sudah dipanggil. Sesuai pengakuan mereka, data siswa yang keluar di tengah tahun ajaran dan data siswa itu baru bisa dihapus setelah tahun ajaran baru.

"Jadi sesuai pengakuan Kasek, tidak ada mark-up. Itu karena data siswa yang keluar saat tengah tahun ajaran, belum bisa dihapus dan baru bisa dihapus setelah tahun ajaran baru. Tapi kalau mungkin ada masalah lain, silakan petugas menindak," ujarnya.

Penulis: Doni Prasetyo
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved