Grahadi

Gubernur Jatim Minta Rencana Program Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota Harus Sinkron

Gubernur Jatim, Soekarwo meminta rencana program nasional, provinsi dan kabupaten maupun kota harus sinkron.

Gubernur Jatim Minta Rencana Program Nasional, Provinsi dan Kabupaten Kota Harus Sinkron
ist/humas pemprov jatim
Gubernur Jatim, Soekarwo (keempat dari kanan) bersama Menteri PPN, Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro (keempat dari kanan) 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jatim,  Soekarwo meminta rencana program nasional, provinsi dan kab/kota harus sinkron.

Sinkronisasi ini terkait tiga hal yakni penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran, dan penurunan kesenjangan.

“Sinkronisasi program ini merupakan ketentuan yang telah ditentukan oleh Bappenas. Karenanya, setiap program yang dibuat bukan fokus pada growth yang tinggi tapi harus berdampak pada tigal hal tersebut,” ungkap Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD Prov. Jatim tahun 2019, di Grand City Convex, Surabaya, Rabu (18/4/2018).

Pakde Karwo menjelaskan, sinkronisasi ini sangat diperlukan karena tantangan akan adanya bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030 di skala nasional, dan khusus Jatim pada tahun 2019.

Setelah periode tersebut, pertumbuhan populasi usia produktif akan menurun dan mengakibatkan pertumbuhan basis pendapatan per kapita juga akan melambat.

”Kita harus pandai memanfaatkan bonus demografi ini akankah menjadi bonus atau justru bencana? Oleh sebab itu perubahan harus dilakukan agar kita tidak terjebak pada middle income trap,” terangnya.

Ditambahkan, menghadapi tantangan bonus demografi ini Pemprov Jatim fokus dalam pengembangan sumber daya manusia/SDM pada RKPD tahun 2019. Hal ini penting dilakukan karena pembangunan SDM diyakini bisa menjadi pengungkit pertumbuhan inklusi dan kunci dalam pemerataan kesejahteraan.

“Strategi lepas dari middle income trap ini yaitu dengan pembangunan manusia yang berdaya saing khususnya bidang pendidikan dan kesehatan,” tukas Pakde Karwo.

Di bidang pendidikan, terang Pakde Karwo, Pemprov Jatim telah melakukan moratorium jumlah SMU dan SMK. Bahkan, saat ini telah diterapkan program dual track strategy untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing.

Langkah/track yang pertama yakni memperbaiki kualitas pendidikan formal, seperti menambahkan kurikulum di SMA, dengan menyisipkan pendidikan vokasional.

Halaman
1234
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help