Surya/

Berita Surabaya

Praperadilan Mantan Dirut PD Pasar Surya Kandas, ini Pertimbangan Hakim 

Permohonan Praperadilan mantan direktur utama PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parikesit digugurkan Hakim Tunggal I Wayan Sosiawan.

Praperadilan Mantan Dirut PD Pasar Surya Kandas, ini Pertimbangan Hakim 
surya/danendra kusumawardana
Suasana sidang praperadilan mantan dirut PD Pasar Surya di PN Surabaya. 

SURYA.co.id | SURABAYA -  Permohonan Praperadilan mantan direktur utama PD Pasar Surya Mikhael Bambang Parikesit digugurkan Hakim Tunggal I Wayan Sosiawan dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (17/4/2018).

"Surat Permohonan Praperadilan gugur karena sidang pertama pokok perkara telah dilaksanakan," jelas I Wayan Sosiawan.

Billy Pahlevi Islami kuasa hukum Bambang, mengaku tercengang atas putusan hakim.

"Kami tercengang keputusan hakim menggugurkan perkara praperadilan," ujarnya.

Billy menambahkan, seharusnya jika pihak Kejati berani menghadapi praperadilan hingga selesai, clientnya akan bebas.

"Karena alat-alat bukti yang digunakan termohon Kejati dalam memberangkakan clientnya kami diperoleh setelah Bambang Parikesit ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan," tandas Billy.

Dia mengatakan, dari 24 saksi hanya seorang yang diperiksa sebelum Bambang ditetapkan sebagai tersangka.

"Paling krusial adalah alat bukti berupa surat audit investigasi dari BPKP yang baru ada tanggal 29 Maret setelah 1 bulan Bambang Parikesit ditahan. Kami menyesalkan hal ini," ujarnya.

Pertimbangan hakim yang disoroti, lanjut Billy,  memang mengacu pada KUHP Pasal 82 Ayat 1 yang menyatakan secara ansih Praperadilan itu akan gugur saat pokok perkara sudah dimulai.

"Hakim harusnya juga mempertimbangkan aspek etis agar dapat menghentikan proses penyidikan sebelum praperadilan selesai," pungkasnya 

Sebelumnya Bambang menjalani Sidang pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)Surabaya.

Ia tersangkut kasus korupsi dana penyertaan modal untuk revitalisasi pasar tahun 2015-2016.

Atas kasus tersebut Bambang didakwa dengan Pasal 2 Ayat 1 ju Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Atau dakwaan sekunder pasal 3 ju pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara serta denda maksimal Rp 1 miliar.

Penulis: Danendra Kusumawardana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help