Berita Pendidikan Surabaya

Pengawasan UNBK lewat CCTV, Ombudsman Jatim justru Temukan Hal Mengejutkan seperti ini

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) selama ini menjadi acuan integritas kejujuran dalam ujian.

Pengawasan UNBK lewat CCTV, Ombudsman Jatim  justru Temukan Hal Mengejutkan seperti ini
surabaya.tribunnews.com/m taufik
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah meninjau pelaksanaan UNBK di Sidoarjo, Senin (2/4/2018). UNBK itu diawasi lewat kamera CCTV yang dapat dipantau dari ruang kepala sekolah 

SURYA.co.id | SURABAYA - Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) selama ini menjadi acuan integritas kejujuran dalam ujian.

Dengan perbedaan soal antar komputer, Kemendikbud mengklaim pelaksanaan ujian akan jauh dari kecurangan.

Namun, Koordinator Bidang Pendidikan Ombudsman RI Jawa Timur Vice Admira Firnaherera justru mengungkapkan hal berbeda dalam pelaksanaan UNBK  2018.

Inovasi dengan pengawasan terpusat melalui CCTV diduga dapat menurunkan integritas kejujuran.

“Hasil pemantauan Ombudsman pada UNBK hari kedua ini, untuk kelas yang menggunakan CCTV sebagai alat utama pengawasan, peserta ujian saling berdiskusi dan membuat kegaduhan, namun tidak mendapat teguran sama sekali oleh pengawas ruangan,”ungkapnya setelah melakukan pantauan di beberapa SMK negeri dan swasta selama dua hati pelaksanaan UNBK, Selasa (3/4/2018).

Padahal, berdasarkan POS UN, jika peserta ujian melakukan kegaduhan di dalam ruang ujian, maka hal tersebut merupakan pelanggaran sedang dengan sanksi pembatalan ujian.
Padahal menurutnya inovasi harusnya membantu pelaksanaan UNBK bukannya menurunkan integritas.

“Ada beberapa sekolah yang hanya menggunakan CCTV sebagai satu-satunya alat pengawasan, namun ada juga sekolah selain menggunakan CCTV, pengawas ruang tetap masuk di ruang ujian,” ungkapnya.

Sepintas, keberadaan CCTV sebagai pengganti pengawas ruang ini dianggap oleh sebagian pihak untuk meningkatkan kejujuran siswa dalam menghadapi UNBK. Serta untuk mengurangi efek nervous pada siswa.

“Tetapi menurut kami pengawasan seharusnya tetap dilakukan dengan kehadiran pengawas dalam ruangan, sedangan CCTV hanya sebatas sebagai alat bantu saja,”lanjutnya.

Dengan hanya menggunakan CCTV,tambahnya, dan mengeliminasi peran pengawas maka akan menurunkan integritas. Sebab, berdasarkan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0044/P/BSNP/XI/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 menyebutkan bahwa pengawas ruang harus di dalam ruang ujian.

“Tidak terdapat aturan yang menyebut bahwa peran pengawas tersebut dapat digantikan oleh CCTV,” tegasnya.

CCTV juga tidak mampu menangkap suara dan kegaduhan yang terjadi dalam ruangan ujian. Kemudian, sudut pengambilan gambar CCTV terbatas, karena berdasarkan pemantauan di lapangan, Ombudsman menemukan beberapa struktur ruangan ujian yang hampir tidak bisa di pantau oleh CCTV.

“Ketika pengawas mendapati dugaan kecurangan tidak bisa segera merespon saat itu juga karena berada di luar ruangan yang berbeda dengan ruang ujian. Ruang ujian seharusnya juga transparan untuk memudahkan akses pengawasan,”paparnya.

Ruang ujian semestinya bisa dipantau dari luar tanpa mengganggu peserta ujian. Dari pantauan Ombudsman, ada sekolah yang ruang ujiannya tertutup namun tetap diawasi oleh pengawas ruang sekaligus CCTV misalnya di SMK PGRI 4 Surabaya. Namun ada juga sekolah yang ruang ujiannya tertutup dan hanya diawasi oleh CCTV misalnya di SMKN 3 Surabaya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved