Berita Ekonomi Bisnis

JOB PPEJ Tidak Lagi Beri Kompensasi kepada Warga Terdampak Flare, Gantinya Salurkan Program TJSP

"Meski kami tidak lagi mengeluarkan kompensasi dampak flare, tapi kami sudah laksanakan program Tangung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP)."

JOB PPEJ Tidak Lagi Beri Kompensasi kepada Warga Terdampak Flare, Gantinya Salurkan Program TJSP
Foto: istimewa
Pertemuan antara warga dan perwakilan JOB PPEJ yang dimediasi oleh Ketua DPRD Tuban terkait protes warga tentang kompensasi terdampak flare, Senin (5/3/2018). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Sesuai surat Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Ignatius Jonan, kontrak Operator Minyak dan Gas Bumi Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java (JOB PPEJ) yang habis 28 Februari 2018, telah diperpanjang untuk enam bulan kedepan.

Dalam surat tertanggal 21 Februari 2018 itu, kontrak JOB PPEJ diperpanjang mulai 1 Maret 2018 hingga 31 Agustus 2018.

Kondisi itu membuat JOB PPEJ tidak lagi mengeluarkan dana kompensasi flare untuk warga terdampak di wilayah sumur eksplorasi JOB PPEJ yang ada di lapangan Mudi, Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.

"Meski kami tidak lagi mengeluarkan kompensasi dampak flare, tapi kami sudah laksanakan program Tangung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) kepada Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban," kata Akbar Pradima, Field Administraition Superintendent (FAS), dalam rilisnya, Senin (5/3/2018).

Hal itu diungkapkan Akbar terkait aksi demo dan protes dari warga Rengel yang tergabung dalam LSM GNBI yang menuntun dana kompensasi terdampak flare kepada JOB PPEJ.

Sementara dalam beberapa tahun terakhir, JOB PPEJ tidak maksimal dalam melakukan eksplorasi sumur, sehingga produksi minyak bumi terus menurun.

Ditegaskan Akbar, sejak tahun 2016 memang sudah tidak ada lagi kompensasi dampak flare.

"Pemberian kompensasi itu harus berdasarkan data dari kajian ilmiah. Dan semua itu ada mekanisme dan aturannya. Karena itu uang negara, semuanya akan diaudit," jelas Akbar

Dai juga telah mengaku telah mengadakan pertemuan dengan warga Desa Bulurejo dengan dimediasi Ketua DPRD Kabupaten Tuban Miyadi, hari Senin ini.

Akbar menegaskan, jika terdapat adanya pelanggaran terkait dengan aturan lingkungan secara otomatis keberadaan JOB PPEJ akan langsung berhadapan dengan aparat.

Halaman
12
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help