Dindik Cabang Mojokerto Rencanakan Redistribusi Guru PNS agar Merata

"Nantinya akan tahu sekolah mana saja yang kekurangan guru dan sekolah mana saja yang memiliki tenaga pendidik berlebih," terangnya.

Dindik Cabang Mojokerto Rencanakan Redistribusi Guru PNS agar Merata
khoirun nisak/citizen reporter
Guru Sidoarjo melek literasi. Di Mojokerto, pihak dindik setempat akan mendata guru-guru PNS untuk diredistribusi agar merata, Rabu (28/2/2018). 

SURYA.co.id | MOJOKERTO - Cabang Dinas Pendidikan (Dindik) Wilayah Kabupaten/Kota Mojokerto, dalam waktu dekat akan menggulirkan penataan guru di lingkungan SMA/SMK. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara detail jumlah di setiap sekolah yang berstatus PNS.

Saat ini, pihak Cabang Dindik Mojokerto tengah melakukan pendataan sebagai bahan analisa, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan jumlah guru di setiap sekolah.

"Sekarang didata terlebih dahulu jumlah guru yang berstatus PNS. Baru kemudian dipetakan dan ditata," kata Kepala Cabang Dindik Kabupaten/Kota Mojokerto Mariyono, Rabu (28/2/2018).

Untuk penataan lanjut Mariyono, dilakukan dengan cara redistribusi guru. Di mana mendistribusikan ulang dengan cara mengambil guru mata pelajaran yang berlebih untuk didistribusikan ke sekolah lain yang mengalami kekurangan tenaga pendidik.

"Nantinya akan tahu sekolah mana saja yang kekurangan guru dan sekolah mana saja yang memiliki tenaga pendidik berlebih," terangnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) telah menyiapkan aplikasi berupa analisa kebutuhan guru kependidikan (AGTK). Melalui aplikasi itu, kebutuhan guru akan terlihat, baik di Kabupaten/Kota Mojokerto, maupun di luar daerah lainnya.

"Jadi begini, jika warna hijau diaplikasi menyala itu artinya daerah tersebut mengalami kekurangan tenaga pendidik. Namun jika berwarna merah, maka daerah itu mengalami kelebihan tenaga pengajar," urainya.

Sementara itu, bagi daerah yang memiliki tanda warna hijau berarti sedang membutuhkan guru mata pelajaran tertentu. Sedangkan untuk tanda merah, maka siap-siap guru yang berada di wilayah tersebut harus dimutasi ke wilayah lain yang mengalami kekurangan.

"Ini untuk memudahkan dalam redistribusi guru. Tapi tentunya dalam proses penataan ini diprioritaskan untuk masing-masing wilayah cabang dinas, misalnya Kabupaten/Kota Mojokerto, tidak sampai ke luar dari sini. Kalau pindah ke luar daerah itu sudah menjadi kewenangan Dindik Pemprov, bukan cabang lagi," terang Mariyono.

Redistribusi guru ini berlaku untuk pengajar di lintas jenjang. Misalnya dari guru pengajar di SMA berpindah ke SMK, begitu sebaliknya. Akan tetapi dengan catataan memiliki kemampuan sama di bidang mata pelajaran umum.

Penulis: Rorry Nurwawati
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved