Berita Magetan

Penempatan Plt Kadinkes Diduga Langgar Aturan, Sekda Magetan malah Bilang begini

Penempatan Furiana Kartini sebagai pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Kesehatan Magetan diduga menyalahi Peraraturan Menteri Kesehatan (PMK).

Penempatan Plt Kadinkes Diduga Langgar Aturan, Sekda Magetan malah Bilang begini
Surabaya.tribunnews.com/Doni Prasetyo
Spanduk Stop Pungli dipasang Pemkab Magetan, Jawa Timur 

SURYA.co.id | MAGETAN - Penempatan Furiana Kartini sebagai pelaksana tugas (plt) Kepala Dinas Kesehatan Magetan diduga menyalahi Peraraturan Menteri Kesehatan (PMK).

Hal ini lantaran Furiana yang sarjana ekonomi dianggap tidak sesuai dengan kompetensi di jabatan tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magetan Bambang Trianto yang dikonfirmasi mengakui plt Kepala Dinkes Magetan tidak sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) 971 tahun 2009, namun karena hanya jabatan sementara, itu dibolehkan.

"Plt Kadinkes kan hanya sementara, sambil menunggu hasil seleksi Kadinkes. Bupati memandang bukan definitif jadi masih dibolehkan,"kata Bambang Trianto kepada Surya,co.id, Minggu (18/2-2018).

Ketika ditanyakan, penempatan Furiana Kartini sejak tahun 2014 - 2017 sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan definitif Kabupaten Magetan, Sekda Bambang berkelit dan menjawab sekenanya, saat itu belum ada aturan assesment (penelusuran kompetensi).

"Meski PMK 971 sudah ada, tapi saat itu belum ada aturan assesment. Jadi tetap dibolehkan, karena Bu Furiana sebelumnya sudah di Dinkes,"jelas Sekda Bambang.

PMK Nomor 971/Menkes/PER/XI/2009, tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan menyebutkan, Kepala dan Sekretaris Dinas Kesehatan berlatar belakang pendidikan Sarjana Kesehatan dengan pendidikan Sarjana Strata 2 (S2) bidang Kesehatan.

Menanggapi hal itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Magetan Siswanto, mantan jaksa penuntut di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mengatakan, kalau penempatan pejabat tidak sesuai aturan tentu saja menyalahi.

"Ya kalau tidak sesuai aturan (penempatan pejabat), ya pasti menyalahi,"kata Kajari Siswanto, Minggu (18/2-2018).

Namun, lanjut Kajari Siswanto, seringkali dalam aturan ada pengecualian. Tapi Kajari mengaku belum paham, karena belum pernah baca aturan itu (PMK 971 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan).

"Ya tergantung bunyi aturannya, gimana. Saya belum pernah baca. Tapi seringkali dalam aturan itu ada pengecualian pengecualian,"ujar Kajari Siswanto.

Sedang Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Patriot Noorman Susanto, merasa heran dengan lembaga besar sekelas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jadi tidak berdaya ketika berhadapan dengan Pemkab Magetan.

"Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK kok meloncat ke Jombang, padahal di Magetan, sesuai data di BKD, ada 9 pejabat yang tersandung Korupsi, kok tidak dibersihkan sekalian, malah terkesan melempem di rumah Ketua KPK (di Megetan). Heran ya,"ujar Noorman.

Dia mengatakan, jawaban Sekda Kabupaten Magetan juga terkesan sekenanya dan berusaha berkelit sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

"Sekda kayaknya "asbun" (asal bunyi) saja, aturan PMK 971 tahun 2009 dan Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Kepala BKN No 23 tahun 2011 sudah ada, sedang penempatan Sekretaris Dinkes Kabupaten Magetan Furiana Kartini, 2014 - 2017 dengan ijazah Sarjana Srata Satu (S1) Ekonomi, jelaskan,"kata Noorman.

Penulis: Doni Prasetyo
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved