Berita Gresik

Warga GKB Wadul DPRD Gresik terkait Banjir, Dewan: Fasum harus Diserahkan Pemkab Dulu

"Ada rumah warga di Perumahan GKB itu saat hujan lebat airnya hingga satu meter lebih. Ini perumahan bukan tepi sungai Brantas," kata Suwandi.

Warga GKB Wadul DPRD Gresik terkait Banjir, Dewan: Fasum harus Diserahkan Pemkab Dulu
surya/sugiyono
BANJIR - Heriang Komisi III DPRD Gresik terkait bencana banjir di Perumahan GKB, Senin (12/2/2018). 

SURYA.co.id | GRESIK - Puluhan perwakilan warga perumahan Bakti Pertiwi (BP) Gresik Kota Baru (GKB) dan warga Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar mengadu ke Komisi III DPRD Gresik terkait bencana banjir dikawasan perumahan setiap kali hujan lebat.

Dalam pengaduan ke DPRD Gresik, warga meminta PT Bumi Lingga Pertiwi (BLP) memperlebar saluran air sehingga tidak terjadi genangan air dan mengakibatkan banjir.

"Ada rumah warga di Perumahan GKB itu yang saat hujan lebat kedalaman airnya hingga satu meter lebih. Ini perumahan bukan tepi sungai Brantas," kata Suwandi, Senin (12/2/2018).

Warga lainnya yaitu Saiful (42), perwakilan warga Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar mengatakan bahwa jalan desa sering terkena banjir sejak dibangun perumahan yang dikelola oleh PT BLP, sebab diduga saluran air sempit dan dangkal.

"Sehingga ketika hujan lebat airnya sampai perut. Kira-kira satu meter. Kalau seperti itu perabotan seperti kursi dan lainnya sering ruaak,” kata Saiful.

Dalam pertemuan dengan wakil rakyat di Komisi III DPRD Gresik, warga meminta dibangunnya gorong-gorong atau memperlebar saluran air.

"Kami minta dibangunkan gorong-gorong atau memperlebar saluran air yang sudah ada,” imbuhnya.

Dalam hearing itu, hadir Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widiyana bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR) Gunawan Setiadi. Hadir juga pihak pengembang PT BLP selaku pengembang perumahan.

Asroin Widiyana mendesak Dinas PUTR dan PT BLP segera menyelesaikan permasalahan banjir. Sehingga harus diperjelas siapa yang harus bertanggung jawab untuk memperbaiki saluran air. Sebab beberapa fasilitas umum dan fasilitas sosial sudah diserahkan ke Pemkab Gresik.

"Jika memang fasum dan fasos belum diserahkan ke pemerintah, berarti tanggung jawab berada di tangan pengembang,” kata Asroin, yang juga dari Fraksi Golkar.

Kepala Dinas PUTR Gunawan Setiadi, mengaku akan berkoordinasi dengan warga dan pengembang. "Kita akan bahas dengan PT BLP untuk membahas teknik penanganan banjir, sebab ini terkait dengan tata ruang dranase dihilir adalah kewenangan pemerintah daerah dan yang dihulu itu masuk ke wilayah pengembang," kata Gunawan.

Menanggapi hal ini, menejemen (BLP) yang diwakili Sutris, mengatakan bahwa akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Diantaranya akan memperlebar gorong-gorong di Jalan Pati Perumahan GKB dan membuat sodetan di Jl Darul Aisyiah, Jl Jawa menuju Jalan Sulawesi Perumahan GKB.

Terkait dengan keluhan warga Desa Yosowilangun, Sutris juga berjanji akan berkoordinasi dengan perangkat Desa untuk menyelesaikan permasalahan agar semuanya tuntas.

“Kami mohon kepada perwakilan warga ikut membantu dan berkoordinasi menyelesaikan persoalan ini," kata Sutris. 

Penulis: Sugiyono
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help