Surya/

Bisnis

Pacu Ekspor, Rekomendasi Bahan Baku Tertentu Industri Direncanakan Untuk Dihilangkan

Pacu Ekspor, Rekomendasi Bahan Baku Tertentu Industri Direncanakan Untuk Dihilangkan

Pacu Ekspor, Rekomendasi Bahan Baku Tertentu Industri Direncanakan Untuk Dihilangkan
kontan
ilustrasi 

SURABAYA, SURYA - Terkait dengan rencana Presiden Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi untuk meningkatkan ekspor di tahun 2018, Ketua Harian Satuan Tugas Nasional Percepatan Berusaha, Edy Putra Irawady, hadir di Surabaya dan melakukan pertemuan bersama Forum Komunikasi Asosiasi Surabaya (Forkas), Rabu (7/2/2018).

Dalam pertemuan itu, Edy mengatakan paket kebijakan ekonomi yang ke-16 itu direncanakan akan terkait dengan tata niaga ekspor dan impor.

"Terkait itu, kami ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari pelaku usaha. Termasuk industri dengan bahan baku impor dan target pasar ekspor. Dengan Forkas kami ingin ada informasi terkait kebijakan bahan baku impor yang bisa mempermudah produksi kemudian meningkatkan pasar ekspor," jelas Edi, yang hadir bersamaan dalam rangka perayaam Hari Ulang Tahun (HUT) Forkas Jatim yang ketiga itu.

Salah satu hal yang diatur dalam paket tersebut, yaitu menghilangkan rekomendasi untuk impor bahan baku kebutuhan industri. Sebab, impor bahan baku tertentu selama ini butuh rekomendasi dari kementerian terkait.

"Pokoknya untuk kegiatan industri harus kami permudah. Jadi sistemnya pengawasan post border. Tapi kalau untuk barang konsumsi harus ada pra-edar," jelasnya.

Edy berharap, melalui rencana paket kebijakan ini kebutuhan bahan baku industri bisa terpenuhi secara tepat waktu. Ujungnya, sektor industri bisa tumbuh lebih baik dan ekspor produknya lebih meningkat.

"Pokoknya kalau bahan baku tidak boleh diganggu, supaya cepat. Apalagi untuk tujuan ekspor seperti KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)," ungkapnya.

Ketua Forkas, Nur Cahyudi, mengatakan pihaknya sangat apresiatif dengan langkah pemerintah ini.

"Kami ikut mendukung dan siap memberikan masukan. Termasuk soal impor bahan baku kayu yang disampaikan salah atau anggota terkait kebijakan dari karantina, logistik dan lainnya," kata Nur Cahyudi yang saat ini juga menjabat sebagai Pokja Penanganan dan Penyelesaian Masalah Kementerian Keuangan.

Selain soal bahan baku impor, dalam pertemuan juga disampaikan masalah terkait Upah Minimum Kota / Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota /Kabupaten (UMSK). Dimana beban pelaku industri yang mengalami kesulitan terkait UMK masih harus menghadapi UMSK.

Halaman
12
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help