Berita Sidoarjo

Kunjungi Badan Karantina Ikan di Sidoarjo, Komisi IV DPR akan Buat UU Perlindungan Flora dan Fauna

Sebanyak 13 anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunker spesifik mengunjungi Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Surabaya 2.

Kunjungi Badan Karantina Ikan di Sidoarjo, Komisi IV DPR akan Buat UU Perlindungan Flora dan Fauna
surya/irwan syairwan
Suasana kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Badan Karantina Ikan di Sidoarjo. 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Sebanyak 13 anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunker spesifik mengunjungi Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Surabaya 2, (Selasa/6/2/2018). 

Kunjungan ke Badan Karantina berlokasi di Puspa Agri, Jemundo, Taman itu dimaksudkan melihat kondisi pusat karantina ikan satu-satunya di Indonesia.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, dan langsung melihat tata cara pengamanan produk-produk perikanan, baik yang akan ekspor maupun yang datang dari impor.

"Badan karantina ini penting artinya sebagai ketahanan pangan Indonesia, khusus di bidang perikanan. Kami ingin melihat mekanismenya seperti apa," kata Viva.

Politisi PAN ini menuturkan pihaknya tengah merancang UU Karantina terkait kekayaan flora maupun fauna Indonesia. Kedatangan di BKIPM ini untuk melihat kondisi lapangan tentang karantina hrwan, khususnya ikan.

UU ini dimaksudkan sebagai proteksi flora dan fauna Indonesia dari masuknya flora-fauna asing.

"Masih belum selesai karena ada perbedaan pendapat baik dari internal kami sendiri, maupun dengan pemerintah. Namun tetap muara UU Karantina ini untik melindungi flora dan fauna kita. Hasil dari sini akan kami jadikan data masukan tambahan pembahasan UU ini nanti" sambungnya.

Sementara itu, Kepala BKIPM Surabaya 2, dr Rina, menambahkan pusat karantina ikan ini untuk menampung produk ikan ekspor dan impor yang melalui Pelabuhan Tanjung Perak.

Tempat ini dibangun untuk mengurangi dwelling time peti kemas di Tanjung Perak agar lebih cepat.
Sebab, lanjutnya, untuk produk perikanan yang akan keluar atau masuk, harus mendapat sertifikat lolos uji kesehatan dari BKIPM.

"Dan itu membutuhkan waktu dua hingga tiga hari untuk memeriksa produk yang akan diekspor maupun diimpor. Kalau dilakukan di pelabuhan akan mengganggu trafic dwelling time peti kemas. Karenanya, khusus produk perikanan dibawa di sini,"imbuh Rina.

Pemeriksaan produk perikanan di BKIPM ini memberi kontribusi pemasukan sekitar Rp 11 miliar pada 2017 lalu.

Apabila ditemukan produk perikanan yang tak laik, seperti berpenyakit, dokumen tak lengkap, dan sesuatu hal yang membahayakan, akan langsung dimusnahkan di tungku pembakaran yang ada di tempat ini.

"Kami pun juga memiliki lab yang komprehensif untuk memeriksa mikroba, bakteri, maupun virus, yang ada di produk perikanan itu. Dengan demikian, ini untuk melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan produk ikan dan juga melindungi produk ikan dalam negeri di mata negara yang membeli produk ikan dari sini," paparnya.

Penulis: Irwan Syairwan
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help