Ekonomi

Kadin Minta Pengusaha Tolak Tarif Baru yang Tidak Dikeluarkan Regulator

Kadin Jatim mengimbau para pengusaha untuk menolak aturan baru tentang pelayanan bongkar muat petikemas yang bukan dari regulator.

Kadin Minta Pengusaha Tolak Tarif Baru yang Tidak Dikeluarkan Regulator
kontan
ilustrasi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur mengimbau para pengusaha untuk menolak dan tidak mentaati aturan baru tentang pelayanan bongkar muat petikemas dan jasa lapangan yang tidak dikeluarkan oleh regulator, Dalam hal ini Otoritas Pelabuhan (OP). 

Wakil Ketua Umum Kadin Jatim, Dedy Suhajadi mengatakan bahwa dalam aturan baru tersebut ditegaskan adanya ketentuan wajib stack muat 100 persen dari total muatan kapal di Container yard lini I dengan biaya Rp 989.000 per kontainer.

Hal ini tidak selayaknya dikeluarkan oleh pengelola pelabuhan yang bukan dari sektor regulator karena tidak sejalan dengan Undang-Undang nomor 17/2008 tentang pelayaran.

“Banyak yang janggal dan tidak masuk akal. Pelindo III, dalam hal ini diwakili oleh anak perusahannya, PT BJTI tidak berhak menentukan tarif di pelabuhan, yang berhak adalah Otoritas Pelabuhan,” ujar Dedy Suhajadi di Surabaya, Minggu (4/2/2018).

Menurut Dedy, dalam UU nomor 17 /2018 dijelaskan bahwa yang berhak menentukan tarif adalah Otoritas Pelabuhan yang bertindak sebagai regulator dan bukan BJTI ataupun Pelabuhan Indonesia (Pelindo III) yang notabone hanya sebagai operator di pelabuhan.

“Apalagi aturan ini tidak disosialisasikan terlebih dahulu. Surat edarannya keluar tanggal 31 Januari 2018 dan diberlakukan pada tanggal 1 Februari 2018. Kondisi ini tercipta karena di sana sudah tercipta iklim monopoli, tidak ada tawar menawar dan langkah sosialisasi yang dilakukan bersama pengusaha,” tambah Dedi.

Surat edaran yang dimaksud adala surat edaran nomor SE.005-00/I/BJTI-2018 yang dikeluarkan di Terminal Berlian.

Kebijakan ini juga dinilai sangat memberatkan pengusaha menengah kecil yang tidak bisa mengirim barang dalam satu kontainer dari gudang. Pengusaha menengah kecil, biasanya mengirimkan barang mereka dengan menggunakan jasa pelayaran dengan biaya sekitar Rp 530.000 per kontainer.

“Ketentuan ini sangat merugikan pengusaha, utamanya pengusaha menengah kecil karena harus menanggun biaya ganda, biaya saat memasukkan barang ke kontainer dan biaya parkir di Lapangan Kontainer Lini I milik BJTI,” lanjut Dedi.

Selain mengimbau pengusaha untuk menolak ketentuan tersebut, Dedy juga akan menbawa kasus ini ke Kadin Pusat untuk dilanjutkan ke Pemerintah Pusat.

Halaman
12
Tags
KADIN
tarif
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved