Berita Jombang

Dua Alasan Koalisi 5 Parpol di Jombang Tetap Dukung Bupati yang Kena OTT KPK

Koalisi 5 parpol di Jombang tetap mendukung bacabup petahana, Nyono Suharli yang ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan. Ini 2 alasannya

Dua Alasan Koalisi 5 Parpol di Jombang Tetap Dukung Bupati yang Kena OTT KPK
surabaya.tribunnews.com/sutono
Ketua DPC PKB Masud Zuremi (baju putih berpeci) saat memberikan keterangan pers di Kantor DPC PKB (Graha Gus Dur) Jombang, Minggu sore (4/2/2018). 

SURYA.co.id |  JOMBANG - Meskipun Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko sudah berstatus tersangka korupsi, koalisi lima parpol pengusung bacabup-bacawabup Nyono Suharli-Subaidi Mukhtar tak menarik dukungan terhadap duet tersebut.

Kelima parpol tersebut tetap bersikukuh dan solid untuk mengusung dan mendukung Nyono-Subaidi guna bersaing dalam Pilbup Jombang, yang digelar 27 Juni 2018.

Kelima paprol anggota koalisi itu, Partai Golkar, PKB, PKS, PAN dan Partai Nasdem.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPC PKB Masud Zuremi dalam jumpa pers di Kantor DPC PKB Jombang, Graha Gus Dur, Jalan Laksda Adi Sucipto, Jombang, Minggu sore (4/2/2018).

"Tidak ada perubahan sama sekali dalam hal dukungan kami kepada pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, Nyono Suharli-Subaidi Mukhtar. Kami tetap solid mendukung dan berjuang memenangkan pasangan ini," tegas Masud Zuremi.

Bupati Jombang Ditangkap KPK, Bagaimana Sikap Partai Koalisi Pendukungnya di Pilbup Jombang?

Masud lantas membeber sejumlah alasan yang mendasari sikap tegas lima parpol pengusung yang tetap mendukung Nyono-Subaidi tersebut.

Pertama, pihak parpol koalisi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Kedua, lanjut Masud, karena berdasarkan Peraturan KPU No 3 Tahun 2017 pasal 8 dan 9, dinyatakan parpol pengusung hanya bisa mengganti paslon karena dua hal.
Yakni berhalangan tetap, yang artinya meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian atau sakit permanen yang tidak memungkinkan melanjutkan proses pilkada.

Kemudian paslon sudah menerima putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau 'incraht' dalam kasus-kasus tertentu atau pidana.

Halaman
12
Penulis: Sutono
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help