Berita Surabaya

DPRD Surabaya Dorong Mall dan Perkantoran Buat Sentra PKL, Ini Alasannya

Jika hanya Pemkot yang menyediakan lahan untuk sentra PKL, maka kurang cepat dan akan berlangsung lama

DPRD Surabaya Dorong Mall dan Perkantoran Buat Sentra PKL, Ini Alasannya
surya/istimewa
Ilustrasi PKL 

SURYA.co.id | SURABAYA - Komisi B DPRD Kota Surabaya mendorong Pemerintah Kota Surabaya segera membuat peraturan wali kota (perwali) untuk Perda No 9 Tahun 2014.

Pasalnya perda yang mengatur tentang kewajiban bagi pusat perbelanjaan dan perkantoran mengalokasikan lahan untuk sentra PKL hingga kini belum dibuatkan perwali.

Padahal perwali tersebut menjadi payung hukum untuk penerapan perda tersebut.

"Perda No 9 Tahun 2014 sampai saat ini belum ada perwalinya. Padahal, seharusnya aturan ini bisa menjadi solusi Pemkot dalam menyelesaikan masalah PKL," kata anggota Komisi B, Achmad Zakaria, Jumat (12/1/2018).

Sebab, menurut politisi Partai Kesejahteraan Sejahtera ini, jika hanya Pemkot yang menyediakan lahan untuk sentra PKL, maka kurang cepat dan akan berlangsung lama.

Sedangkan jika bersinergi dari sektor swasta untuk turut menyelesaikan masalah perkotaan, maka Pemkot juga akan lebih ringan.

"Pernah kami tanyakan ke Pemkot, katanya dinas terkait masih belum mengajukan untuk inisiatif pembuatan Perwali. Maka kami dorong agar perwali segera disusun, khususnya untuk Bagian Hukum," imbuh Zakaria.

Lebih lanjut Zakaria mengatakan, dalam penyusunan perda tersebut cukup rumit.

Butuh kesepakatan yang baik antara swasta dengan Pemkot untuk mewajibkan setiap mall dan perkantoran membuat sentra PKL.

"Paling tidak membuat sentra PKL di sekitar kawasan tempat mereka. Atau kalau tidak ada lahan, bisa diganti ke kawasan lain yang memang banyak PKL di sana," kata Zakaria.

Anggota Komisi B, Achmad Zakaria
Anggota Komisi B, Achmad Zakaria (surya/fatimatuz zahroh)

Sementara itu Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan tahun 2018 ini memang Pemkot masih akan memprioritaskan untuk penertiban PKL.

Khususnya untuk PKL yang ada di atas saluran, memakan badan jalan dan juga yang menempati lahan Pemkot.

"Masih akan terus berjalan untuk penertiban. Terutama di Surabaya Barat dan Utara," kata Irvan.

Dalam setiap penertiban PKL, Irvan mengatakan selalu melakukan perencanaan dan sosialisasi yang humanis.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Titis Jati Permata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help