Berita Rilis

Humas Jangan Pakai Hoax Membangun untuk Legalkan Pencitraan Bohong

Para praktisi Public Relations atau Hubungan Masyarakat (Humas) jangan menggunakan istilah Hoax Membangun untuk melegalkan berita bohong.

Humas Jangan Pakai Hoax Membangun untuk Legalkan Pencitraan Bohong
foto: istimewa
Ketua Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) Suharjo Nugroho saat paparan. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Para praktisi Public Relations atau Hubungan Masyarakat (Humas) jangan menggunakan istilah Hoax Membangun untuk melegalkan berita bohong untuk pencitraan perusahaan atau kliennya.

Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI) Suharjo Nugroho dalam rilisnya, Senin (8/1/2018).

“Istilah Hoax Membangun tidak ada dalam kamus kehumasan di negara manapun. Mau dikemas untuk pencitraan siapapun, Hoax adalah berita bohong dan itu melanggar kode etik kehumasan,” kata Suharjo.

Jojo, begitu dia disebut, menyayangkan pernyataan Kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi yang seolah menguatkan hoax sebagai satu kegiatan yang bisa menjadi positif.

“Fenomena Hoax di Indonesia ini saja masih sulit sekali untuk bisa diredam, dan menjadi PR berat bagi praktisi humas, eh sekarang malah menjadi seolah dilegalkan dengan istilah Hoax Membangun,” kata Jojo.

Tagar #hoaxmembangun, menurut Spredfast, sudah dicuitkan lebih dari 42.000 kali dan mengundang tanggapan ramai sekali bukan hanya dari warganet, namun juga dari politisi.

Menurut kandidat kuat Ketua ILUNI FISIP UI ini, pemerintah seharusnya menghindari kegaduhan dan membahas hal ini secara internal terlebih dulu dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Asosiasi Kehumasan seperti APPRI dan Perhumas. 

“Jangan sampai masyarakat melihat istilah hoax membangun memang sengaja dimunculkan untuk membungkus pencitraan pemerintah,” kata Jojo.

Lebih jauh Jojo menerangkan, menjelang tahun politik di tahun ini, pencitraan politikus melalui Hoax disinyalir akan semakin banyak. Jojo mengingatkan kepada para konsultan PR atau humas yang terjun membela kandidat politik tertentu agar memiliki etika profesi yang membatasi sepak terjangnya agar tidak kebablasan membuat hoax untuk pencitraan.

“Mulai tahun ini sudah mulai panas pilkada, praktisi atau konsultan humas ada yang bela satu pihak, yang lain bela pihak lawan, ini perlu berpedoman pada etika PR yang membatasi, jika tidak kita akan saling perang hoax dengan segala jurus tanpa ada batasan,” jelasnya.

Selain menjadi Ketua APPRI, Suharjo Nugroho juga merupakan satu-satunya wakil Indonesia untuk Public Relations Organisation Internatinal (PROI), sebuah organisasi konsultan humas terbesar di dunia ini. Saat ini dia juga menjadi kandidat terkuat untuk Ketua Ikatan Alumni (ILUNI) FISIP UI.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help