Berita Sidoarjo

7 Kontraktor di Sidoarjo Didenda, masih Ada 50 Hari kalau tetap Molor sanksi terberatnya ini 

Pemkab Sidoarjo mendenda pelaksana tujuh proyek infrastruktur jalan, Selasa (2/1/2018).

7 Kontraktor di Sidoarjo Didenda, masih Ada 50 Hari kalau tetap Molor sanksi terberatnya ini 
surya/irwan syairwan
Bupati Saiful Ilah saat sidak proyek molor di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Selasa (2/1/2018). 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo mendenda pelaksana tujuh proyek infrastruktur jalan, Selasa (2/1/2018). Denda ini dikenakan karena pihak pemenang tender itu tak mampu menyelesaikan proyek jalan tersebut tepat waktu.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo, Sigit Setyawan, mengatakan batas waktu pengerjaan proyek tujuh infrastruktur jalan itu 31 Desember lalu.

"Namun hingga kini, pekerjaan itu belum selesai. Pihak pelaksana kami denda," kata Sigit saat melakukan sidak di pengecoran Jalan Jaksa Agung Suprapto.

Sigit menuturkan tujuh jalan cor yang tak selesai itu di antaranya Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Tropodo, Jalan Krembung, Jalan Kebonagung, dan jalan lainnya di tiga kecamatan.

Pihak pelaksana dikenakan denda sebesar satu per seribu dari nilai kontrak kerja per hari.

Dicontohkan, pembangunan empat jalan cor yang belum selesai, yaitu Jalan Krembung, Jalan Prambon, Jalan Kepadangan, dan Jalan Kebonagung, dikerjakan oleh empat pelaksana. Total pekerjaan empat jalan tersebut senilai Rp 64 miliar.

Karena belum selesai, pelaksana proyek didenda Rp 64 juta per hari.

"Ini sudah hari kedua dan belum selesai juga. Semakin lama tak selesai, denda semakin besar," sambungnya.

Sigit menyatakan pihak pelaksana masih memiliki batas waktu 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaannya terhitung sejak keterlambatan jadwal proyek.

Dengan demikian, para pelaksana proyek harus menyelesaikan pekerjaannya sampai maksimal 19 Februari mendatang.

"Jika tak selesai juga, berdasarkan Perpres No 54/2010, sanksinya semakin berat, yaitu diputus kontrak dan masuk daftar blacklist selama dua tahun. Artinya, perusahaan itu tidak bisa mendaftar lelang proyek pemerintahan di Indonesia," tegas Sigit.

Di tempat yang sama, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, mengancam tak akan lagi menggunakan jasa pelaksana proyek yang sama untuk mengerjakan program-program pemerintahannya jika tak segera diselesaikan.

Meski tak menjelaskan batas waktu maksimal penyelesaian pekerjaan tersebut, Saiful mengatakan pengerjaan yang molor sangat menghambat pembangunan.

"Masyarakat mengeluh karena tak swlesqi-selesai. Apalagi sudah musim hujan, malah bikin banjir. Saya tidak akan pakai lagi perusahaannya kalau tak segera diselesaikan," ujar Saiful geram.

Pada sidak kali ini, rombongan bupati menggunakan motor trail. Penggunaan motor trail ini agar memudahkan rombongan masuk ke area jalan yang disidak.

Penulis: Irwan Syairwan
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help