Ekonomi

Saat Fintech Naik Daun, Kinerja BPR di Jatim Mengkhawatirkan

Saat fintech sedang naik daun, kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Jatim malah mengkhawatirkan. Apakah akan sepenuhnya digantikan Fintech?

Saat Fintech Naik Daun, Kinerja BPR di Jatim Mengkhawatirkan
ist
Heru Cahyono, Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, di sela kegiatan Evaluasi Kinerja BPR Semester II Tahun 2017 di Surabaya, Selasa, (12/12/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jatim belum cukup memuaskan. 

Pertumbuah asetnya masih rendah, yaitu sebesar 2,73 persen dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 10,27 persen (year on year) dan pertumbuhan kredit atau pembiayaan sebesar 6.70 persen (year on year).

"Hal yang patut dicermati. Meskipun terdapat peningkatan penyaluran kredit, potensi risiko kredit BPR masih cukup tinggi mengingat rasio NPL (non performing loan) yang melebihi benchmark 5 persen, yaitu sebesar 8,09 persen," jelas Heru Cahyono, Kepala OJK Regional 4 Jawa Timur, di sela kegiatan Evaluasi Kinerja BPR Semester II Tahun 2017 di Surabaya, Selasa, (12/12/2017).

Sehubungan dengan hal itu, OJK meminta pengurus BPR diharapkan senantiasa memantau secara ketat perkembangan kualitas kredit/pembiayaan yang disalurkan dan khusus untuk BPR yang rasio NPL atau rasio kredit macetnya telah lebih dari 5 persen.

Kemudian harus menyusun langkah-langkah penyelesaian dalam sebuah rencana tindak (action plan) yang realistis.

"Selain tekanan risiko kredit, tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan juga berasal dari pengembangan teknologi informasi di industri jasa keuangan khususnya pada model alternatif pembiayaan baru yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan berbasis teknologi informasi seperti FinTech," jelas Heru.

Karena tantangan yang semakin besar, ke depan BPR harus memiliki bekal yang lebih baik. Permodalan yang kuat dan tata kelola yang baik menjadi kunci penting menghadapi kompetisi.

Merespon hal tersebut, OJK sebagai regulator telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan POJK Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR.

Selain itu OJK juga mengeluarkan POJK No.19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS dengan tujuan untuk menjembatani antara status pengawasan BPR dari pengawasan normal menuju pengawasan khusus agar kondisi BPR yang mengalami penurunan kinerja dapat terdeteksi dan memperoleh tindakan pengawasan yang terstruktur.

Saat ini, OJK Kantor Regional 4 Jatim, melakukan pengawasan sebanyak 115 BPR.

Halaman
12
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved