Surya/

Pilkda Serentak

Pengamat Hukum Universitas Airlangga: Waspadai Penyelewengan APBD oleh Calon Incumbent

Banyaknya kepala daerah mecalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah, menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran di APBD.

Pengamat Hukum Universitas Airlangga: Waspadai Penyelewengan APBD oleh Calon Incumbent
surya/bobby constantine koloway
Pengamat hukum dari Unair, Sogar Simamora. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Banyaknya kepala daerah mecalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah, menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran di APBD.

Majunya para figur incumbent tersebut, memunculkan peluang penyalahgunaan anggaran untuk memanfaatkan anggaran daerah demi kepentingan politik.

Pengamat hukum dari Unair, Sogar Simamora menuturkan bahwa peluang tersebut muncul mengingat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara detail membahas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Selama ini, pengadaan barang dan jasa hanya menggunakan landasan hukum berupa Peraturan Presiden.

Namun, dalam peraturan itu tidak mengatur secara detail dalam pelaksanaan, realisasi, bahkan sangsi.

Sehingga, Sogar menegaskan imbas dari lemahnya aturan tersebut seringkali menimbulkan penyalahgunaan atau penyimpangan pengadaan barang dan jasa.

”Apalagi, mengingat banyak kepala daerah yang maju Pilkada bahkan pilgub. Jangan sampai ada kepala daerah yang memanfaatkan anggaran khususnya dalam pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan politik,” ujar Sogar yang juga bergelar Profesor ini, Kamis (7/12/2017).

Selain meminta mewaspadai adanya potensi penyalahgunaan tersebut, pihaknya juga mengusulkan landasan hukum yang diatur melalui undang-undang.

 "UU tersebut nantinya secara khusus mengatur tentang pengadaan berguna untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan,’’tegasnya.

Untuk membahas lebih lanjut soal pentingnya UU soal pengadaan barang dan jasa tersebut, Fakultas Hukum Unair bersama Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Hukum Unair dan Advokat Alumni Airlangga (AAA) akan menggelar seminar nasional terkait membangun sistem hukum pengadaan barang dan jasa yang berkeadilan.

Seminar bertema ‘Membangun Sistem Hukum Pengadaan Barang dan Jasa yang Berkeadilan’ tersebut rencananya berlangsung pada Sabtu (16/12/2017) tersebut akan menghadirkan sejumlah narasumber terkait.

Di antaranya, Ketua Mahkamah Agung RI, Hatta Ali; Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Agus Raharjo; Wakil Jaksa Agung RI, Arminsyah; hingga Gubernur Jatim, Soekarwo.  

Beberapa praktisi hukum dan juga ahli hukum dari civitas FH Unair dijadwalkan ikut mengisi acara yang nantinya akan melahirkan rekomendasi aturan untuk diserahkan ke pemerintah pusat tersebut.

Ketua Panitia Seminar Nasional Kukuh Pramono Budi menyebut bahwa para pengelola anggaran sekalipun seringkali was-was dalam mengelola anggaran akibat tak adanya regulasi yang jelas dalam mengatur anggaran tersebut.  

”Akibatnya, instansi pemerintahan yang ada di Indonesia hanya mampu terserap 40 persen dari total pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh APBD mencanpai Rp700 triliun,’’paparnya.  

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help