Surya/

Reportase dari Tunisia

Mengintip Poligami di Tunisia dan Indonesia

meski sama-sama negara Islam dengan mayoritas warga negaranya beragama Islam, ada perbedaan ihwal poligami antara Tunisia dengan Indonesia

Mengintip Poligami di Tunisia dan Indonesia
istimewa
ilustrasi 

Reportase Nanang Syaiful Rohman
Pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) di Tunisia program PPSDK, Badan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

 

ADA hal paling menarik ketika saya bertugas mengajar bahasa Indonesia di Tunisia. Hal ini saya dapatkan ketika mencoba bertukar kebudayaan dengan mahasiswa saya di sana.

Hal itu dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana tentang bagaimana kehidupan sosial di Indonesia dan berujung pada pertanyaan yang lebih berat terkait dengan bagaimana Indonesia memperlakukan para perempuannya, dan sebaliknya bagaimana Tunisia memperlakukan perempuannya.

Ada informasi mengejutkan yang saya dapatkan tentang poligami.Mereka bercerita, negara dengan penduduk mayoritas muslim (98 persen) ini pernah dijajah Prancis selama 73 tahun.

Setelah merdeka di tahun 1956, Presiden pertama Tunisia, Habib Bourguiba segera melakukan pembaharuan hukum berdasarkan mazhab Maliki dan Hanafi.

Pembaharuan didasarkan dari penafsiran bebas terhadap hukum syariah terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga yang dinamai Majallat al-Ahwal asy-Syakiiyyah.

Dari buku yang saya baca dijelaskan bahwa Majallat al-Ahwal asy-Syakiiyyah merupakan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, perceraian, dan pemeliharaan anak yang memiliki perbedaan dengan ketetapan hukum klasik.

Bahkan untuk memberlakukan hukum ini secara resmi, pemerintah merangkul para syekh Universitas Ezzitouna (universitas tertua di dunia) di bawah pengawasan syekh Al Islam, Muhammad Ju’ayad.

Hukum ini mulai diberlakukan pada 1 Juli 1957, setelah tejadi kesepakatan antara Tunisia dan Prancis.

Halaman
12
Editor: Tri Hatma Ningsih
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help