Surya/

Berita Kampus Surabaya

Pakar Hukum Tanah Adat Gelar FGD di UWKS, Tingkatkan Pengetahuan Dosen Tujuan Lainnya ini

FGD ini untuk pertama kalinya digelas di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) dengan mendatangkan pakar dan akademisi.

Pakar Hukum Tanah Adat Gelar FGD di UWKS, Tingkatkan Pengetahuan Dosen Tujuan Lainnya ini
surya/musahadah
Ilustrasi: Sebuah acara digelar di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

SURYA.co.id | SURABAYA - Lahirnya negara Indonesia tidak terlepas dari keberadaan satuan masyarakat dengan hukum adatnya.

Sayangnya keberadaan hukum adat mulai tergeser dengan adanya undang-undang yang mengubah tatanan pemerintahan daerah.

Hal ini juga berdampak pada tanah adat yang statusnya belum diatur secara jelas dalam undang-undang.

Untuk itu forum group discussion (FGD) menjadi wadah para pakar akademik untuk memberi masukan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Atas Tanah yang disusun DPD RI.

Kali ini FGD ini untuk pertama kalinya digelas di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) dengan mendatangkan pakar dan akademisi yang melakukan riset terkait tanah adat di Jawa Timur, Kamis (23/11/2017).

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto mengungkapkan landasan membentuk RUU ini karena tidak ditemukan pengaturan tentang perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945.

Aturan ini ditemukan setelah perubahan kedua UUD 1945 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab VI Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah.

" Untuk menjadi subjek Hak Atas Tanah Adat seseorang harus memenuhi kriteria. Yaitu secara nyata masih hidup dengan sifat teritorial, genealogis atau fungsional. Kemudian sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI," papar pria yang juga staf ahli dalam kajian RUU ini.

Dikatakannya RUU ini akan memuat jenis, subjek, penetapan hak atas tanah. Serta jangka waktu, kewajiban, hak dan larangan pemegang hak atas tanah adat.
Ada juga hak tanggungan hak tanah adat, peralian hak tanah adat, hapusnya hak tanah adat, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Ketua panitia, Noor Tri Hastuti mengungkapkan digelarnya FGD di UWKS ini menjadi bagian dari pengembangan riset dosen.

Apalagi ada dosen UWKS yang memang memiliki desa binaan yang memiliki tanah adat.

"Dengan adanya FGD ini bisa menambah kompetensi dan pengetahuan dosen kami. Apalagi kami juga memiliki mata kuliah yang memuat hukum ini," ujarnya.

Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help