Surya/

Berita Pendidikan

Surabaya Tak Berani Gratiskan SMA/SMK, Pakde Karwo: Persoalannya Tinggal Mau atau Tidak

"Persoalannya tinggal mau atau tidak memberikan bantuan itu kepada SMA/SMK. Dulu tidak ada BOS untuk Madin, tapi saya bantu," tegas Pakde Karwo.

Surabaya Tak Berani Gratiskan SMA/SMK, Pakde Karwo: Persoalannya Tinggal Mau atau Tidak
ist/Humas Pemprov Jatim
Gubernur Jatim Soekarwo dalam sebuah acara. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo tidak habis pikir dengan ketakutan Kota Surabaya yang enggan menggratiskan SPP SMA/SMK. Tidak saja karena APBD kota ini mampu, namun aturan memperbolehkan.

Konteks pemberian bantuan kepada siswa SMA/SMK untuk menggratiskan biaya pendidikan di jenjang ini sama dengan bantuan ke murid madrasah diniyah (Madin) di Jatim. Ada ribuan sekolah yang dibantu Pemprov Jatim.

"Persoalannya tinggal mau atau tidak memberikan bantuan itu kepada SMA/SMK. Dulu tidak ada BOS untuk Madin, tapi saya bantu. Sampai sekarang tidak ada masalah," tegas Pakde Karwo, Selasa (14/11/2017).

Sejak 2006, Pemprov Jatim memberikan bantuan kepada seluruh sekolah madrasah diniyah. Bahkan sekolah nonformal ini sampai sekarang masih dibantu. Sampai saat ini pun tidak ada masalah.

Karena tidak mungkin BOS menjangkau Madin sehingga Pemrpov Jatim berinisiatif menggunakan dana APBD untuk bantuan madin.

Sementara Kota Surabaya telah menganggarkan dana Bopda hingga puluhan miliar pada APBD 2017.

Namun, karena amanah UU 23/2014, pendidikan jenjang SMA/SMK dialihkelolakan dari kabupaten kota ke Provonsi, Surabaya tak berani menyalurkan ke SMA/SMK.

Alasannya sekolah-sekolah itu bukan lagi wewenang Kota Surabaya. Selain itu Surabaya berdalih tanpa aturan dan payung hukum yang jelas, mereka tak berani.

Wali Kota Surabaya tak mau berkonsekuensi hukum.

"Sejak 2006 saya bantu Madin melalui APBD dan tidak ada masalah. Apakah konteks Surabaya bisa dibenarkan jika membantu SMA/SMK, jawaban saya tinggal mau atau tidak," kata Pakde Karwo.

Saat ini, dana Bopda Surabaya sebagai pendamping BOS telah didok dalam APBD. Dana Bopda ini untuk menggratiskan biaya pendidikan jenjang SMA/SMK.

Pakde menuturkan bahwa madrasah diniyah atau Madin dibantu tidak lagi melihat lembaga pendidikan itu kewenangan siapa.

Namun, murni membantu karena jelas BOS tak mengcover madin.

"Sejak dulu sudah saya sampaikan bantuan dana Bopda kepada pendidikan itu boleh. Apa bedanya saya bantu madin setiap kabupaten. Soal cantolan hukum, Sekali lagi mau atau tidak," tandas Pakde Karwo.

Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help