Grahadi

Beranda Grahadi

Dewan Setujui Raperda APBD Jatim TA 2018

DPRD Provinsi Jatim memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah/Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dewan Setujui Raperda APBD Jatim TA 2018
surya/nuraini faiq
Pakde Karwo berjabat tangan dengan Ketua DPRD Jatim Halim Iskandar usai penandatanganan keputusan persetujuan bersama terhadap raperda tentang APBD Prov. Jatim TA. 2018 dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jumat (10/11/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - DPRD Provinsi Jatim memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah/Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2018.

Dari pandangan kesembilan fraksi yang hadir pada rapat paripurna, semuanya menerima dan menyetujui raperda ini.

Persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan keputusan persetujuan bersama terhadap raperda tentang APBD Prov. Jatim TA. 2018 saat pelaksanaan sidang paripurna di Gedung DPRD Prov. Jatim, Jl. Indrapura Surabaya, Jumat (10/11).

Dalam sambutannya, Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo mengatakan, konstruksi fiskal APBD Jatim TA 2018 akan efektif dan efisien dalam menstimulasi serta memobilisasi sumberdaya yang ada untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD TA 2018, sebagai penjabaran dari RPJMD TA 2014-2019.

Anggaran stimulasi, lanjutnya, berarti anggaran harus bisa menstimulasi dan memobilisasi semua potensi yang ada.

Dicontohkan, tahun 2016 lalu PDRB Jatim 1.855 triliun rupiah, sedangkan APBN dan APBD provinsi dan kab/kota sebanyak 146 triliun rupiah.

“Artinya government spending hanya 7,88 persen, jadi APBD fungsinya harus bisa menstimulasi,” kata Pakde Karwo, sapaan lekatnya.

Menurut Pakde Karwo, terbatasnya potensi penerimaan daerah agar dimanfaatkan secara maksimal untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah.

Hal ini dilakukan agar program dan kinerja OPD serta SKPD dapat berjalan sesuai fungsi melalui kebijakan baik alokatif, distributif maupun stabilisasi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama/IKU dalam RPJMD tahun 2014-2019 dan RKPD Tahun 2018.

Keterbatasan ini, lanjutnya, memberikan konsekuensi perlunya dilakukan efisiensi pembiayaan melalui strategi fiscal engineering yang dilaksanakan melalui pembentukan BLUD serta strategi creative financing melalui upaya mendorong RSUD maupun BUMD untuk memanfaatkan sumber daya dari lembaga perbankan maupun nonperbankan dengan pola pinjaman/loan agreement.

Halaman
12
Penulis: Nuraini Faiq
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help