Berita Surabaya

Pemerintah Pusat Join Lagi Proyek Trem, Ambil Bagian Jadi Penjamin KPBU dan Beri Subsidi

Inilah hasil Pertemuan tertutup antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini

Pemerintah Pusat Join Lagi Proyek Trem, Ambil Bagian Jadi Penjamin KPBU dan Beri Subsidi
SURYA Online/ Fatimatuz Zahro
Pertemuan tertutup antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Sabtu (21/10/2017). 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pertemuan tertutup antara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Sabtu (21/10/2017) ternyata membicarakan tentang proyek trem Surabaya.

Pemerintah pusat bakal tetap ambil bagian dalam proyek yang membutuhkan dana sebesar Rp 3 trilliun lebih tersebut.

Tepatnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan akan menjadi penjamin dalam pendanaan proyek trem dengan menggunakan skema melibatkan swasta atau biasa disebut dengan Kerjasama Pemerintah - Badan Usaha (KPBU).

"Jadi kita datang kesini untuk menindaklanjuti proyek trem di Surabaya. Saya sangat apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Surabaya bersama Ditjen Perkerataapian," ucap Budi pada media usai pertemuan.

Terlebih untuk detail engeneering design (DED) yang merupakan hasil karya anak bangsa. Menurut Budi hal itu merupakan pencapaian yang cukup membanggakan.

Untuk tidak lanjut realisasi proyek trem yang sudah digagas sejak tahun 2013 lalu ini, dikatakan Budi ada banyak opsi yang bisa dilakukan, terkait masalah pendanaan.

"Sebagaimana sekarang APBN kita sudah semakin terbatas, jadi kita memutuskan agar proyek trem dikerjakan dalam skema KPBU. Kami memberikan kesempatan swasta untuk terlibat dengan tidak membatasi hanya swasta dalam negeri saja," tandas Budi.

Kepastian untuk menggunakan skema kPBU ini membutuhkan jaminan dari pemerintah. Tidak hanya jaminan legal tapi juga finansial.

Sebagiamana disampaikan oleh Budi, bahwa dalam membuat layanan angkutan massal kereta, tidak bisa hanya mengandalkab dari masyarakat untuk membayar penuh.

Melainkan harus dengan sistem subsidi. Sebagaimana pengalaman kereta di Jabodebek, dimana proyek tersebut sudah jadi proyek KPBU.

Halaman
12
Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved