Berita Surabaya

Anggaran Trem Batal Dibelanjakan, Begini Respon Anggota Dewan

Keputusan PT KAI untuk terus melanjutkan kerja sama dalam proyek trem Surabaya membuat anggaran Rp 18 miliar yang ada dalam APBD...

Anggaran Trem Batal Dibelanjakan, Begini Respon Anggota Dewan
surya/habibur rohman
Vinsensius Awey 

SURYA.co.id | SURABAYA - Keputusan PT KAI untuk terus melanjutkan kerja sama dalam proyek trem Surabaya membuat anggaran Rp 18 miliar yang ada dalam APBD perubahan tidak terserap.

Anggota DPRD Kota Surabaya Vinsensius Awey mengatakan, hal ini bakal menjadi pelajaran bagi Pemkot terutama dalam membuat perencanaan anggaran.

Politisi Nasdem ini menyebutkan, Pemkot seharusnya memiliki perencanaan yang matang sebelum memutuskan untuk memberikan alokasi anggaran dalam APBD.

"Seharusnya kalau ada yang belum beres harus bertanya ke PT KAI misalnya terkait kerjasama harusnya dilakukan dulu, atas bahkan bisa mengajukan untuk perpanjangan waktu, bukan malah mengalokasikan dan dengan cara yang tak sesuai dengan nomenklatur," ucap Awey, Sabtu (21/10/2017).

Dalam nomenklatur penganggaran, yang ada adalah untuk menganggarkan belanja program, pengadaan barang, bukan malah dana cadangan.

Menurutnya penganggaran jaga-jaga untik sewa lahan ini menyalahi aturan. Beda dengan kasus Pemkot yang selama ini kerap menganggarkan untuk belanja pembebasan lahan.

"Beda, kalau untuk pembebasan lahan, jelas mana yang dibebaskan dan peruntukannya untuk apa saja. Kalau dana cadangan, itu menyalahi aturan," mata Awey.

Sebab jika ditelusuri anggaran itu akan dipakai untuk menyewa lahan PT KAI, padahal PT KAI adalah bagian dari operator trem, tidak mungkin itu digunakan. Terlebih jika mereka masih dalam kerjasama yang aktif.

"Masak PT KAI menyewakan lahannya padahal mereka kerjasamanya masih aktif. Ini bisa jadi belanja fiktif, karena menganggarkan yang tidak ada di nomenklatur penganggaran dan tidak bisa dibelanjakan," katanya.

Lebih lanjut ia juga mengkritisi cara Pemkot dalam menyusun anggaran belanja. Anggaran yang sifatnya urgen justru dicantolkan di last minute deadline penggedokan anggaran.

Oleh karenanya ia mengingatkan agar hal ini tidak boleh terjadi. Perencanaan anggaran harus dibahas di komisi lebih dahulu. Bukan dimunculkan saat rapat banggar terakhir.

"Dan saya juga mengingatkan teman-teman untuk tidak terbawa untuk memutuskan sesuatu yang krusial tanpa ada pembahasan. Terlebih jika menyalahi aturan mekanisme anggaran, bisa jadi peluang korupsi," pungkasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved