Grahadi

Press Release

Gus Ipul : Pemprov Jatim akan Memfasilitasi Sertifikasi Keahlian Untuk Kuli dan Tukang Bangunan

Wagub Jatim, Gus Ipul, menyebut bahwa Pemprov Jatim akan memfasilitasi para kuli dan tukang bangunan di Jatim mendapat sertifikasi keahlian.

Gus Ipul : Pemprov Jatim akan Memfasilitasi Sertifikasi Keahlian Untuk Kuli dan Tukang Bangunan
surya/habibur rohman
Ilustrasi 

SURYA.co.id | SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jatim akan memfasilitasi agar seluruh kuli bangunan, tukang, mandor, maupun arsitek bangunan memiliki sertifikat keahlian. Hal ini dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang ada di dalam UU nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. 

Kewajiban ini tertuang dalam undang-undang jasa konstruksi nomor 2 tahun 2017.

"Kita akan memfasilitasi dan mendorong agar tenaga jasa konstruksi bisa lebih profesional. Caranya dengan mengikutsertakan mereka pada program serfikasi," kata Wakil Gubernur Jawa Timur. Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai membuka Seminar Nasional Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Hotel Shangri-La Surabaya, Kamis (19/10/2017).

Gus Ipul mengatakan, secara nasional jumlah tenaga konstruksi yang telah memiliki sertikat keahlian baru 7 persen dari total 8 juta tenaga jasa konstruksi.

Di Jawa Timur sendiri, jumlah tenaga konstruksi yang telah bersertifikat baru 15 ribu dari total jumlah tenaga konstruksi sebanyak 750 ribu orang.

"Kita targetkan tahun depan ada 60 ribu tenaga konstruksi dari Jatim yang sudah bersertifikat," kata Gus Ipul.

Guna mempercepat proses sertifikasi, pemerintah juga akan akan mendorong kontraktor bisa membiayai para pekerjanya untuk ikut program sertifikasi.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang bisa melakukan proses sertifikasi diharapkan juga aktif melakukan jemput bola ke proyek-proyek yang ada di Jawa Timur.

Sementara itu Ketua LPJK Gentur Prihantono mengakui, proses sertifikasi memang tidak gratis karena membutuhkan beberapa bahan bangunan serta mendatangkan ahli untuk melakukan sertifikasi.

"Sertifikasi bagi tenaga konstruksi memang tidak gratis karena proses pengujian keahlian dibutuhkan material untuk praktek. Biayanya biasanya sekitar Rp 300 ribu," kata Gentur.

Karenanya, untuk mendorong agar tenaga konstruksi bangunan bisa mendapatkan sertifikat keahlian secara gratis, pihaknya akan melakukan jemput bola dengan mendatangi proyek-proyek konstruksi.

"Nantinya proses sertifikasi akan dibebankan pada pemilik proyek dan menggunakan bahan bangunan yang ada di proyek tersebut sebagai bahan proses pengujian," ujarnya.

Gentur mengatakan, selain memastikan kemampuan teknis, sertifikasi ini juga diperlukan untuk membentengi tenaga konstruksi di Indoonesia dari serbuan tenaga konstruksi asing.

Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved