Surya/

Data Pemkot dan PT KAI Tak Sinkron, Relokasi Bangunan Liar di Bumiarjo untuk Depo Trem Terkendala

Sampai kini PT KAI belum bisa melakukan relokasi terhadap pemukim liar di kawasan Bumiarjo yang diplot bakal menjadi depo trem Surabaya.

Data Pemkot dan PT KAI Tak Sinkron, Relokasi Bangunan Liar di Bumiarjo untuk Depo Trem Terkendala
surabaya.tribunnews.com/fatimatuz zahroh
Humas PT KAI Daerah Operasional 8, Gatut Sutiyatmoko 

SURYA.co.id | SURABAYA - Proyek trem Surabaya direncanakan akan melibatkan PT KAI untuk operasionalisasi dan penyediaan lahan untuk depo trem di Bumiarjo. 

Untuk keperluan pengadaan lahan depo trem tersebut, dibidik lahan seluas lima hektar di Bumiarjo, tepatnya di belakang terminal Joyoboyo.

Apabila sudah difinaliasi, maka nantinya adalah tugas PT KAI untuk menertibkan kawasan yang kini masih menjadi pemukiman warga. 

Humas PT KAI Daerah Operasional 8, Gatut Sutiyatmoko mengatakan sampai saat ini relokasi warga masih belum dilaksanakan.

"Terakhir kami melakukan sosialisasi ke warga Bumiarjo saat bulan Juli. Sekitar 5.000 warga dikumpulkan di satu forum untuk sosialisasi penertiban," ucap Gatut, Jumat (13/10/2017).

Namun hingga saat ini belum ada kelanjutan untuk relokasi dan sosialisasi lanjutan. Menurut Gatut, ada sejumlah kendala. Salah satunya yaitu adanya perbedaan data terkait aset PT KAI yang ada di data Daops 8 dengan data yang dimiliki Pemkot.

"Karena data yang kami kantongi beda dengan yang ada di Pemkot, maka kami melakukan sinkronisasi data lebih dulu. Namun sampai saat ini memang belum ada perkembangan lanjutan," ucap Gatut.

Menurutnya warga di sana mendukung adanya proyek trem dari Pemerintah Kota Surabaya. Namun beberapa juga ada yang menolak relokasi dan meminta ganti rugi.

Gatut menyatakan tidak bisa pihaknya memberikan ganti rugi atas lahan yang ditempati mereka.

Sebab dalam catatan PT KAI tidak ada perjanjian sewa menyewa dalam kurun waktu tertentu. Justru di sana statusnya adalah bangunan liar.

"Nah untuk lanjutan penertiban di Bumiarjo kami menunggu arahan lebih lanjut. Karena tentu tidak bisa hanya kami saja yang turun. Melainkan juga dari Pemkot,," katanya.

Termasuk terkait sewa lahan Bumiarjo dan juga sejumlah aset PT KAI yang akan digunakan untuk trem, menurut Gatut hingga saat ini belum ada pembicaraan antara Pemkot dengan PT KAI. Terutama pasca adanya keputusan batalnya pendanaan trem dari pemerintah pusat.

"Kalau terkait sewa menyewa memang bukan ranah daerah untuk memutuskan, kami menunggu arahan dari pusat. Namun setahu saya belum ada koordinasi dengan Pemkot terkait sewa lahan," kata Gatut.

(Baca: Anggaran Sewa Lahan Trem Jadi Masalah, Wakil DPRD Salahkan Komisi C Absen Rapat Banggar)

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help