Surya/

Anggaran Sewa Lahan Trem Jadi Masalah, Wakil DPRD Salahkan Komisi C Absen Rapat Banggar

Anggaran Rp 18 miliar untuk sewa lahan trem dipermasalahkan Komisi C DPRD Surabaya. Namun, sebelumnya mereka absen saat rapat banggar...

Anggaran Sewa Lahan Trem Jadi Masalah, Wakil DPRD Salahkan Komisi C Absen Rapat Banggar
surya/fatimatuz zahroh
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha 

SURYA.co.id | SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Masduki Toha menjelaskan bahwa anggaran Rp 18 miliar untuk sewa lahan proyek trem yang digedok dalam APBD 2017 Perubahan, sudah disepakati oleh Pemkot Surabaya dan DPRD. 

Karenanya, Masduki mengaku heran kalau kemudian Komisi C DPRD Surabaya mempermasalahkan hal tersebut.

"Saat rapat banggar angka itu sudah muncul. Saya sudah tanyakan ke Sekda, anggaran ini besar buat apa? Apa sudah ada pembahasan di Komisi C? Sekkota menjawab sudah ada detailnya dan penjabaran penggunaannya," kata Masduki, Jumat (13/10/2017).

Politisi PKB ini menyebut, saat finalisasi APBD perubahan tersebut pihaknya juga sudah meminta klarifikasi dari anggota Komisi terkait pembahasan anggaran tersebut.

Namun nyatanya, di dalam forum tidak ada satupun anggota Komisi C yang hadir.

"Tapi di sana tidak ada satu orang pun Komisi C yang hadir. Ya sudah, lalu Pemkot menjelaskan, Rp 18 miliar itu rencananya akan digunakan untuk sewa lahan PT KAI sebab banyak kawasan dari Joyoboyo ke Tunjungan itu yang punya aset KAI sehingga kita harus sewa," ucap Masduki.

Menurutnya, seharusnya Komisi C melakukan klarifikasi dulu dengan pimpinan maupun yang hadir ke forum finalisasi banggar dan banmus. Sehingga tidak ada tudingan dana siluman sebagaimana belakangan ini disuarakan.

Di sisi lain, Sekkota Surabaya Hendro Gunawan menjelaskan bahwa dalam forum finalisasi APBD perubahan, bukan hanya melibatkan Pemkot dan banggar, melainkan juga badan musyawarah DPRD kota Surabaya.

Sehingga kesepakatan anggaran untuk trem senilai Rp 18 miliar tersebut harusnya sudah dilakukan pembahasan dengan pihak-pihak yang terkait dalam masalah penganggaran.

"Kalau kita menganggarkan tanpa kesepakatan DPRD tentu tidak mungkin. Sebab penganggaran itu prinsipnya kesepakatan Pemkot dan DPRD," ucap Hendro.

Ia menyebutkan anggaran Rp 18 miliar itu merupakan dana alokasi cadangan. Yang dicadangkan bila sewaktu-waktu ada progres untuk proyek angkutan massal cepat trem.

Potensi terbesarnya dana itu akan digunakan untuk sewa lahan PT KAI yang nantinya akan digunakan untuk proyek trem. Salah satunya depo di Joyoboyo, lalu juga sejumlah rute yang direncanakan akan dilalui trase trem.

"Kalau ada alokasinya saat butuh bisa digunakan," ucap Hendro.

Menurutnya saat ini proyek trem tidak berhenti dan terus melangkah untuk membuat progres. Salah satunya dalam waktu dekat Pemkot akan mengundang stakeholders dan tim ahli untuk membahas trem.

"Kita masih akan undang tim ahli yang sudah kuta bentuk 2012 lalu, jadi ditunggu dulu saja, kami berupaya agar trem di Surabaya bisa segera terealisasi," pungkasnya.

Penulis: Fatimatuz Zahro
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help