Surya/

Citizen Reporter

Wow Lumajang Banjir Tahu …

banyak warga Desa Kunir Kidul yang berprofesi sebagai perajin tahu menginspirasi festival banjir tahu dan tumpeng tahu yang diganjar rekor MURI

Wow Lumajang Banjir Tahu …
bekti sawiji/citizen reporter
Tumpeng tahu Desa Kunir Kidul Lumajang 

Reportase Bekti Sawiji
Kasi Kemitraan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lumajang

DESA Kunir Kidul, di Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang, terlihat seperti desa pada umumnya. Tak banyak yang tahu jika Kunir Kidul menyimpan potensi perekonomian yang patut diperhitungkan. Festival banjir tahu, Sabtu (30/9/2017), membuktikan itu. 

Belasan ribu potong tahu digoreng dan disuguhkan gratis untuk ribuan pengunjung yang hadir. Jalan santai dan gowes bareng bupati berhadiah sepeda motor menjadi daya tarik festival ini.

“Industri tahu di Kunir Kidul ini luar biasa, banyaknya perajin tahu dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran,” ujar Bupati Lumajang, Drs As at MAg.

Anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kunir Mas, Adi Sucipto menyebut, festival sebagai ungkapan syukur warga atas berkembangnya UKM Desa Kunir Kidul.

“Harapannya perajin bisa meningkatkan penjualan karena promosi ini untuk mengenalkan rasa sejati tahu Kunir Kidul,” harap Adi Sucipto.

Tak sekadar menyuguhkan tahu goreng gratis, warga Kunir Kidul juga mengarak tumpeng tahu tujuh lapis seberat 700 kg. Tumpeng setinggi 535 cm dan berdiameter 300 cm itu tersusun dari 10.972 potong tahu goreng.

Dibutuhkan 20 orang dewasa untuk mengusung dan mengarak tumpeng tahu spektakuler yang akhirnya diganjar rekor MURI.

Kepala Desa Kunir Kidul, Hasyim Nawawi, menambahkan, festival untuk mempromosikan UKM dan seni budaya Kunnir Kidul itu akan diagendakan menjadi kegiatan rutin setiap tahun untuk mendongkrak perekonomian desa.

Seperti filosofi tujuh sap tumpeng tahu yang melambangkan tujuh potensi UKM Kunir Kidul. Yaitu; tahu, tempe, batik, anyaman bambu, pande besi, las, dan mebeler.

Bahkan, Hasyim Nawawi siap memberi sentuhan teknologi dan memasukkannya dalam mata anggaran. “Kalau masyarakat membutuhkan teknologi modern, kenapa pemerintah desa tak menganggarkannya," pungkasnya.

Editor: Tri Hatma Ningsih
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help