Surya/

Ketua KSP Galang Artha Sejahtera Bantah 300 Kredit KUR yang Diajukan ke BNI Cabang Madiun Fiktif

Ketua KSP Galang Artha Sejahtera membantah tuduhan bahwa koperasi yang dikelolanya mengajukan KUR Fiktif ke BNI Cabang Madiun.

Ketua KSP Galang Artha Sejahtera Bantah 300 Kredit KUR yang Diajukan ke BNI Cabang Madiun Fiktif
ANTARA FOTO
Ilustrasi KUR BNI. 

Padahal, kata Hanif, anggota koperasi yang berlokasi di Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun itu banyak yang tidak mengajukan KUR.

"Dalam proses pengajuan KUR tahun 2012-2014 telah terjadi rekayasa. Data nama-nama yang di cantumkan dalam penerimaan dana KUR ke BNI Cabang Madiun fiktif sekitar 300 orang," ujar Kasat Reskrim Polres Madiun, AKP Hanif Fatih Wicaksono, Selasa ( 10/10/2017) lalu.

Selain diduga memanipulasi data pemohon KUR, kata Hanif, penyidik juga menemukan adanya dugaan mark up nilai pinjaman KUR yang diajukan ke pihak bank.

Hanif mengatakan, dana KUR yang seharusnya disalurkan ke nasabah, justru digunakan untuk kepentingan pribadi serta penggelapan uang angsuran.

Hanif manambahkan, kasus yang kini ditangani Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi Polres Madiun ini sudah masuk tahap penyidikan. Terlapor dalam kasus ini berinisial Hendri Winarno selaku ketua KSP Galang Artha Sejahtera.

Sebelum kasus ini ditangani Polres Madiun, Hendri selaku ketua KSP Galang Artha Sejahtera telah mengajukan dana KUR di BNI Madiun sebesar 2 miliar rupiah. Namun, hingga 27 Juli 2017 telah jatuh tempo dan besar tunggakan pinjaman KSP GAS ke BNI atas program tersebut sebesar Rp.1.439.895.184, sehingga terjadi kerugian keuangan negara.

Sementara itu, pimpinan Cabang BNI Madiun, Eko Indiartono ketika dikonfirmasi membenarkan penyaluran dana KUR KSP Galang Artha Sejahtera dari BNI. Namun, mengaku tidak mengetahui kronologis kasus itu, karena baru menjabat sebagai pimpinan cabang.

"Saya baru masih disini. Jadi saya belum paham," kata Eko.

Saat ditanya bagaimana proses verifikasi BNI sehingga bisa meloloskan 300 pemohon kredit fiktif, Eko tidak memahaminya.

"Saya belum paham apakah ada mark up atau fiktif karena masih proses penyelidikan. Untuk detailnya yang tahu Bidang Hukum BNI Malang dan pihak kepolisian," jelas Eko.

Eko juga mengaku tidak tahu, apakah ada keterlibatan pegawai BNI dalam kasus ini, sebab saat itu ia belum menjabat sebagai Kepala Cabang BNI Madiun

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help