Surya/

Pilkada Serentak 2018

Kepala Daerah Boleh Jadi Jurkam Pilkada asal Syarat ini Dipenuhi

Menurut Komisioner KPUD Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, ketentuan peraturan kampanye ini tertuang pada Pasal 63 Peraturan KPU (PKPU) 4.

Kepala Daerah Boleh Jadi Jurkam Pilkada asal Syarat ini Dipenuhi
surya/Faiq Nuraini
Pilih Jambi: Risma saat jadi jurkam untuk jago PDIP di Jambi. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jatim menyebut bahwa kepala daerah diperbolehkan untuk menjadi juru kampanye di pilkada 2018 asalkan telah mengajukan izin cuti.

Menurut Komisioner KPUD Jatim, Gogot Cahyo Baskoro, ketentuan peraturan kampanye ini tertuang pada Pasal 63 Peraturan KPU (PKPU) 4.

Pada bab VII tentang Kampanye Pemilihan oleh Pejabat Negara.

"Lampiran permohonan cuti tersebut harus diserahkan paling lambat tiga hari sebelum pelaksana kegiatan kampanye," jelasnya.

Dalam PKPU ini, ada beberapa jabatan yang diharuskan mengajukan melampirkan permohonan cuti ini.

Mulai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, hingga Wakil Walikota.

Selain itu, ada pula anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, hingga pejabat negara lainnya.

"Surat cuti ini harus diberikan oleh pihak yang berada di atasnya. Misalnya, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur yang mengajukan cuti," jelas Gogot.

"Kemudian, Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mengajukan cuti," lanjutnya.

Beberapa kepala daerah memang disebut akan menjadi juru kampanye pada pilkada mendatang.

Sebab, beberapa elite partai juga menjadi pejabat di tingkat tataran kepala daerah serta legislatif, baik di tingkat provinsi maupun pusat.

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help