Surya/

Gapero Minta Pemerintah Tidak Naikkan Tarif Cukai 8,9 Persen

Dengan adanya kebijakan itu, potensi pabrik rokok golongan 2B yang pasti akan tutup. Jumlahnya mencapai 164 pabrik.

Gapero Minta Pemerintah Tidak Naikkan Tarif Cukai 8,9 Persen
Peruri
Ilustrasi Pita Cukai 

SURYA.co.id | SURABAYA - Ditengah bulan Oktober 2017 ini, pemerintah berencana mengumumkan secara resmi kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang mencapai 8,9 persen. Terkait hal itu, Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) meminta pemerintah untuk tidak memberlakukan kenaikan di angka tersebut.

"Karena kondisi industri rokok saat ini sedang menurun. Tidak seharusnya CHT dinaikkan. Apalagi sejak tahun 2013 industri rokok terus mengalami penurunan penjualan dan produksi," kata Sulami Bahar, Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Jatim, Sabtu (7/10/2017) di Surabaya.

Tak hanya kenaikan tarif cukai, dalam aturan yang akan diumumkan, juga menyebutkan pemerintah akan mengurangi simplifikasi layer atau penggolongan pabrik berdasarkan kemampuan produksi, dari 12 layer menjadi 9. Menurut Sulami, bila ada pengurangan berarti ada golongan pabrik yang beralih. Misalnya untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan 2B yang diprediksi dinaikkan ke 2A.

”Mulai dari mematikan industri hasil tembakau dalam negeri, dan yang tak kalah menyedihkan jika perusahaannya tutup, otomatis akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal,” lanjut Sulami.

Dengan adanya kebijakan itu, Sulami juga menyebutkan potensi pabrik rokok golongan 2B yang pasti akan tutup. Jumlahnya tidak main-main, mencapai 164 pabrik.

“Apalagi jika mempertimbangkan varian level kemampuan perusahaan di Indonesia. Sebagai perbandingan, Thailand dan Australia memberlakukan 12dan 19 layer dalam pembagian layer cukai minuman beralkohol,” jelas Sulami.

Lebih lanjut, Sulami menyebutkan dari hasil penelitian Survei Rokok Ilegal Universitas Gajah Mada pada 2016, makin berkurang jumlah layer, maka peredaran rokok ilegal semakin tinggi. Pemerintah akhirnya yang rugi sendiri.

Berdasarkan data-data itu, rencana maka pengurangan layer di tengah kinerja industri yang mengalami penurunan akan menjerembabkan industri lebih dalam lagi.”Sebaiknya pemerintah menunda rencana tersebut demi kebaikan banyak pihak,” tambah Sulami.

Diperkirakan, volume produksi tahun 2018 sama dengan perkiraan volume produksi tahun 2017. Harapan lain, sistem tarif cukai tetap spesifik multi-layer. Jumlah layer masih tetap seperti yang berlaku saat ini (status quo).

“Harga Jual Eceren (HJE) diharapkan dapat diturunkan untuk mengatasi dua sasaran, yakni mengembalikan daya beli masyarakat, dan menghambat maraknya laju rokok illegal, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sesuai UU Cukai No. 39 Tahun 2007,” tegas Sulami.

Selain berharap ada kelonggaran kebijakan cukai, Gapero menyarankan agar dilakukan. ektensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) selain Cukai Hasil Tembakau (CHT/Rokok). Pasalnya, di Indonesia baru tiga barang yang kena cukai yakni, Tembakau/Rokok, Ethil alcohol (EA), Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA).

“Sementara BKC di Malaysia berjumlah 13 BKC, di India ada 28 BKC, kemudian Singapura berjumlah 10 BKC, Thailand berjumlah 24BKC. Negara-negara tersebut sudah memasukkan BKC meliputi minuman karbonansi, plastik, BBM, gula, teh, barang textile, semen, sabun, dan lain-lain,” ungkap Sulami.

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Cak Sur
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help