Pilkada Serentak 2018

Komisi II DPR Minta Ada Simulasi Pemungutan Suara di Pilkada, ternyata Tujuannya seperti ini

"Dalam simulasi ini, diharapkan bisa diketahui dengan tepat berapa pemilih di tiap TPS agar pungut - hitung di TPS tidak melampaui pukul 24.00 WIB."

Komisi II DPR Minta Ada Simulasi Pemungutan Suara di Pilkada, ternyata Tujuannya seperti ini
surya/bobby constantine koloway
SIMULASI- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Fandi Utomo, mengikuti simulasi nasional Pemungutan dan perhitungan suara Pemilu serentak 2018 di Dusun Kadunangu, Desa Kadumangu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. 

SURYA.co.id | SURABAYA - Wakil Ketua Komisi II DPR Fandi Utomo menyebut pentingnya Simulasi Nasional Pemungutan dan Perhitungan Suara.

Bahkan hal ini seharusnya dilakukan di seluruh daerah, baik di seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) dengan tipikal pemilih, jenis daerah dan budaya pemilih.

Tujuannya untuk mendapatkan hasil simulasi yang komperehensif.

"Diharapkan masyarakat dan Pemerintah Daerah mendukung simulasi nasional ini, agar tata cara baru pemilu serentak tahun 2019 dapat dipahami peserta pemilu dan masyarakat pemilih," kata Fandi Utomo, Minggu (1/10/2017).

Fandi menjelaskan, dari kunjungan Komisi II DPR RI pada simulasi nasional Pemungutan dan perhitungan suara Pemilu serentak 2018 di Dusun Kadunangu, Desa Kadumangu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pihaknya makin yakin akan pentingnya simulasi ini.

Menurutnya, bagi pembentuk undang-undang melihat langsung segala sesuatu yang diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU terkait untuk diimplementasikan dengan tepat dan benar.

"Dalam simulasi ini, diharapkan bisa diketahui dengan tepat berapa pemilih di tiap TPS agar pungut - hitung di TPS tidak melampaui pukul 24.00 WIB," jelasnya.

Selain itu, simulasi ini juga terkait detail tata cara berkaitan dengan pengaturan baru juga dilihat implementasinya.

Mulai dari penyampaian C6 yang harus didampingi pengawas TPS, tidak dimulainya pemilihan tanpa kehadiran pengawas TPS, hingga perubahan konten pada form C6 yang mencantumkan keharusan membawa e-KTP.

Selain itu, pidana atas penyalahgunaan C6, tata cara pengisian C7 yang harus ditandatangani oleh calon pemilih, sampai dengan perubahan kotak suara menjadi transparan dan pengaturan penggunaan alat bantu baru hitung cepat.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help